Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Diputuskan Kabinet Jepang, Masyarakat yang Menyaksikan NHK Harus Bayar Iuran TV

Kabinet Jepang akhirnya memutuskan bahwa masyarakat harus membayar uang iuran NHK khususnya yang melihat siaran televisi tersebut, Kamis (15/8/2019).

Diputuskan Kabinet Jepang, Masyarakat yang Menyaksikan NHK Harus Bayar Iuran TV
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kantor PM Jepang di Nagatacho Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kabinet Jepang akhirnya memutuskan bahwa masyarakat harus membayar uang iuran NHK khususnya yang melihat siaran televisi tersebut, Kamis (15/8/2019).

Keputusan ini diambil setelah munculnya pro dan kontra terhadap kewajiban pembayaran iuran tv NHK.

"Pada rapat Kabinet kemarin di kantor Perdana Menteri Jepang, pemerintah memutuskan bahwa orang yang menandatangani kontrak penerimaan dengan NHK wajib membayar biaya penerimaan. Artinya orang yang melihat siaran tv NHK harus bayar iuran NHK," ungkap sumber Tribunnews.com, seorang pejabat pemerintah Jepang, Jumat (16/8/2019).

Apakah jika orang tak mau melihat siaran tv NHK juga harus bayar iuran NHK?

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran NHK, masyarakat memiliki kewajiban dan disimpulkan memiliki kontrak penerimaan dengan NHK sehingga kewajiban untuk membayar iuran NHK.

Baca: Sulastri Menangis Saat Video Call dengan Bayinya yang Ditemukan di Samping Jasad Sang Suami

Namun orang yang tak mau melihat siaran tv NHK apakah juga harus bayar? NHK menjawab bahwa hal itu juga harus bayar.

"NHK harus memenuhi misi sosialnya sebagai penyiaran publik. Jadi kalau suara diblur, hanya bisa dilihat bagi yang membayar iuran NHK, maka NHK menyalahi aturan sebagai media yang memiliki misi sosial sebagai penyiaran publik," ungkap sumber di NHK.

Akibatnya penyiaran NHK bisa dilihat semua orang, dan semua orang di Jepang harus bayar iuran NHK.

"Pemerintah mendesak penerapan langkah-langkah tegas terhadap orang yang tidak bayar iuran NHK untuk memastikan beban biaya penerimaan yang adil. Saya pikir itu harus ditangani dengan tepat," tambah pejabat itu.

Di sisi lain, berkenaan dengan beban masa depan penerimaan tagihan, ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan dalam jangka menengah hingga panjang.

"Ddengan mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan penyiaran dan apakah pemahaman yang memadai dapat diperoleh dari publik dan pemirsa," tambahnya.

Sampai detik ini orang yang tak mau membayar iuran NHK masih banyak sampai puluhan juta orang dari jumlah populasi sekitar 110 juta orang.

Untuk menarik masyarakat membayar iuran NHK bahkan muncul rumor ancaman yang mengatakan akan mendenda anggota masyarakat, menghitung ke belakang, bagi yang belum bayar iuran NHK sampai saat ini.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas