Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah penyerahan surat tugas kepada Kaisar Jepang dan peresmian kabinet baru PM Jepang Shinzo Abe yang baru sore ini, jumpa pers dilakukan mulai jam 18:05 sampai dengan 18:30 di kantor PM Jepang.

"Kabinet Jepang baru ini adalah kabinet yang sangat kompak dan stabil, namun juga penuh tantangan baik dari dalam maupun luar negeri," papar PM Abe sore ini (11/9/2019).

Abe menyinggung peluncuran peluru kendali Korea Utara kemarin yang jelas melanggar ketentuan internasional PBB.

"Kemarin Korea Utara meluncurkan peluru kendali lagi. Olehkarena itu kita mesti banyak dan koordinasi kuat dengan Amerika Serikat serta sekelilingnya guna menjaga kestabilan sekeliling dnegan baik. Semakin banyak ancaman dari sekeliling Jepang saat ini dan kerjasama serta koordinasi yang baik tentu sangat dibutuhkan saat ini," tekannya lagi.

PM Abe juga menyinggung dirinya saat ditunjuk mantan PM Jepang Junichiro Koizumi dulu menjadikan dia sebagai Sekjen LDP (partai liberal). Kini Abe juga melakukan serupa kepada anaknya Koizumi, Shinjiiro Koizumi yang menjadi Menteri termuda Jepang saat ini dalam usia 38 tahun.

"Saya ingat saat ayah Koizumi menunjuk saya sebagai Sekjen LDP saya merasa mendapat kepercayaan dan tugas berat dan harus menunjukkan hasil terbaiknya untuk itu sebagai Sekjen LDP. Untuk itu pula kita berharap Shinjiro bis amemberikan hasilnya yang terbaik sebagai Menteri Lingkungan Hidup saat ini, apalagi sudah punya pengalaman sebagai Ketua Komisi di berbagai bidang di LDP," tambahnya.

Terhadap Korea Selatan, PM Abe dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan Korsel terhadap Jepang jelas melanggar ketentuan internasional dan untuk itu Jepang tidak akan berubah terhadap apa yang telah disepakati kedua negara di tahun 1965.

"Kesepakatan kedua negara di tahun lalu harus kita pegang dan jalankan dengan baik. Korsel jelas melanggar kesepakatan internasional yang telah ada," tekannya mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung Korsel terhadap beberapa perusahaan Jepang yang mempekerjakan warga Korea setelah perang dunia kedua lalu dan meminta ganti rugi kepada perusahaan Jepang saat ini.

Pada kabinet yang baru ini PM Abe juga menekankan kembali perlu nya segera melakukan amandemen konstitusi (UUD) serta pembuatan UU referendum nasional yang harus disepakati sebanyak mungkin anggota politisi Jepang.

"Hal tersebut jelas sangat penting bagi negara olehkarena itu amandemen UUD yang baru perlu segera dilakukan dengan diskusi terbuka antara anggota parlemen yang ada secara terbuka dan berharap segera keputusan dilakukan."

Selain itu PM Abe juga menyinggung perekonomian dunia yang sedang bergolak kencang saat ini.

"Sedang terjadi ketegangan di dalam perekonomian dunia saat ini dan semua itu menjadi tidak jelas akhirnya bagi perekonomian dunia di banyak tempat. Namun kita saatbertemu di G7 sebenarnya telah sepakat semua untuk seger amengantisipasi ketegangan perekonomian dunia saat ini agar bis amenurunkan berbagai resiko dengan berbagai langkah kebijakan yang diperlukan."

Sedangkan kenaikan PPN Jepang dari 8% menjadi 10% mulai Oktober 2019 merupakan hal yang sangat jelas untuk meng cover kekurangan pendapatan yang diperuntukan bagi kesejahteraan sosial rakyat Jepang nantinya.

"Salah satu kebijakan tentu dengan memberikan reformasi besar berupa bantuan kesejahteraan bagi anak-anak pre-school nantinya dan upaya lainnya dengan pengembalian pajak serta menurunkan biaya pembelian rumah sehingga perekonomian Jepang dapat tetap stabil di tengah guncangan perekonomian dunia saat ini."

PM Abe juga sangat berharap di awal pertandingan tim rugby dalam kejuaraan dunia Rugby mulai 20 September mendatang antara tim Jepang dengan tim Rusia, maka tim Jepang bisa menang.

"Apabila tim Jepang menang maka bis amemberikan tambahan semangat dan motivasi serta energi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi dalam kehidupan saat ini agar lebih baik lagi di masa mendatang," harap PM Abe lagi.