Tunisia siap gelar pemilihan umum bebas kedua sejak 'Arab Spring'
Pemilu kali ini dipandang sebagai ujian bagi salah satu negara demokrasi termuda di dunia itu; dan dua perempuan turut mencalonkan diri.
Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Dalam beberapa tahun terakhir, Tunisia telah merasakan masalah ekonomi dan serangan oleh kaum Islamis, serta masalah pengangguran yang tak kunjung usai.
Pada tahun 2018, warga di seluruh negeri turun ke jalan untuk berunjuk rasa menentang kebijakan penghematan pemerintah.
Perdana Menteri Youssef Chahed mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kesempatan ekonomi harus membaik "jika Tunisia ingin bergabung dengan jajaran negara demokrasi yang kuat".
Bagaimana bisa sampai ke sini?
Tunisia adalah tempat kelahiran gerakan revolusi Musim Semi Arab atau 'Arab Spring'.
Ketidakpuasan yang meluas pada kesulitan ekonomi, puluhan tahun pemerintahan otoriter, dan korupsi meledak menjadi demonstrasi massa pada bulan Desember 2010 setelah seorang pedagang kaki lima melakukan aksi membakar diri ketika para pejabat menyita gerobaknya.
Kerusuhan tersebut berujung pada penggulingan Presiden Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun, di tahun 2011.
Tiga tahun kemudian, parlemen Tunisia menyetujui konstitusi baru, yang memperinci bagaimana demokrasi baru akan dijalankan.