Bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi membuat cemas Muslim di India

Parlemen India telah menyetujui RUU kontroversial yang menawarkan amnesti kepada imigran gelap yang berasal dari tiga negara tetangga - Pakistan, Bangladesh and Afghanistan - sepanjang mereka non-Muslim.

Para pengkritik mengatakan ini merupakan bagian dari rangkaian keputusan yang dibuat oleh partai sayap kanan nasionalis Hindu, Bhartiya Janata Party (BJP), yang dipimpin oleh Narendra Modi.

• Hasil Pemilu India: PM Narendra Modi, 'sosok kuat' menang mutlak
• Paduan suara Natal di India ditangkap karena dituduh mengajak 'pindah agama'
• Seorang profesor di India diboikot mahasiswanya karena beragama Muslim

Modi berkuasa sejak tahun 2014 dan meningkatkan jumlah kursi partainya pada pemilu yang diselenggarakan tahun ini.

Popularitas Modi dan partainya meningkat di India, tetapi beberapa kebijakan dan keputusannya menghadapi kritik di dalam maupun luar negeri.

Salah satu yang mendapat kritik keras adalah tuduhan seputar 'meminggirkan minoritas' terutama Muslim, yang berjumlah hampir 200 juta orang di India, negara dengan 1,3 milyar penduduk.

Berikut adalah tiga kebijakan penting yang mendatangkan kecemasan di negara dengan jumlah Muslim kedua terbesar di dunia ini.

1. Citizenship Amendment Bill (CAB)

CAB diloloskan oleh parlemen India dalam dua hari. Tujuan undang-undang ini adalah menawarkan amnesti kepada imigran gelap non-Muslim yang berasal dari tiga negara tetangga, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

UU ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk bisa dijalankan. BJP menyatakan UU ini akan mempercepat jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi penganut Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen yang lari dari persekusi di negara-negara tetangga.

• Ratusan buaya direlokasi dari patung tertinggi di dunia
• Empat perempuan transgender diizinkan masuk kuil 'Dewa Lajang' Sabarimala
• Status khusus Jammu dan Kashmir dicabut, politikus sebut 'hari paling kelam'

Ketentuan undang-undang ini mengurangi syarat tinggal di India bagi pelamar kewarganegaraan, dari 11 tahun menjadi enam tahun. Namun Muslim dikecualikan dari ketentuan ini.

Langkah ini dikritik sebagai anti Muslim oleh partai oposisi. Ketentuan ini akan mengubah kriteria mendapatkan kewarganegaraan menurut konstitusi India yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama.

Sekalipun pemerintahan Modi berjanji untuk tidak mendiskriminasi Muslim dan menyatakan mereka aman berada di India, kelompok Islam dan pegiat hak asasi manusia menyatakan kebijakan ini membuat Muslim di India menjadi khawatir.

RUU ini tidak mempengaruhi warga India sekarang, baik Hindu, Muslim dan agama lainnya, tetapi akan membantu ribuan migran Hindu yang datang dari Bangladesh yang belum mendapat kewarganegaraan India.

Ini membuat banyak protes terjadi di negara-negara bagian di timur laut India - yang berbatasan dengan Bangladesh - yang menyatakan mereka bakal "diserbu" oleh imigran gelap non-Muslim dari Bangladesh.

2. Pasal 370 Kashmir