TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menyebut kapal-kapal patroli yang beroperasi di Natuna belum ditarik, Kamis (9/1/2020).

Sisradi menyampaikan, kapal-kapal patroli tersebut tidak akan ditarik sampai situasi Laut Natuna normal kembali.

"Sampai sekarang kapal yang berpatroli masih belum ditarik, intensitas operasi masih tetap," ujar Sisriadi seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

"Kita menunggu hasil analisis situasi di lapangan, nanti kalau yakin sudah normal kembali, kita turunkan sampai intensitas normal seperti operasi rutin biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Sisriadi menerangkan, kapal asing sebenarnya diperbolehkan melewati wilayah ZEE Indonesia.

Menurutnya hal itu diperbolehkan selama kapal asing tidak melakukan aktifitas ilegal dan tidak melanggar peraturan internasional.

Saat ini, sudah tidak ada lagi kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Natuna.

Kendati demikian, TNI tetap rutin melakukan operasi siaga khususnya di utara Laut Natuna.

Dilansir Kompas.com,  bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Pernyataan Terbaru Kementerian Luar Negeri China

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China memberikan pernyataan terbaru terkait sengketa Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia memperkuat penjagaan di Perairan Natuna.

Tidak hanya kapal, Indonesia juga mengirim pesawat tempur untuk melakukan patroli di Natuna.

Pernyataan terbaru Kementerian Luar Negeri China disampaikan dalam jumpa pers, Rabu (8/1/2020).

Hal ini bermula saat wartawan menanyakan sikap China atas Laut Natuna setelah militer Indonesia mengirim jet tempur dan kapal perang ke Natuna.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Geng Shuang mengatakan pihaknya memantau perkembangan di Natuna. 

Menurut Gheng Shuang, China memiliki kedaulatan di wilayah Natuna. 

Meski demikian, ia mengaku ada perbedaan klaim di wilayah Laut China Selatan antara China dan Indonesia. 

Terkait hal ini, China meminta agar Indonesia tetap tenang. 

"Kami berharap Indonesia tetap tenang," katanya sebagaimana dikutip dari dari situs Kementerian Luar Negeri China, fmprc.gov.cn. 

Lebih lanjut, Gheng Shuang mengatakan China ingin menyelesaikan perbedaan ini dengan cara yang tepat dan menjunjung tinggi hubungan bilateral kedua negara dengan mengedepankan perdamaian. 

"Faktanya, kami telah melakukan komunikasi satu sama lain mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik (Indonesia-China)," ujar dia. 

Pernyataan terbaru China ini lebih lunak dibanding pernyataan sebelumnya. 

Pada pernyataan sebelumnya, China ngotot Natuna adalah wilayahnya. 

"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan. Apa yang disebut putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan bahwa Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Tiongkok," demikian pernyataan Gheng Shuang pada 3 Januari lalu.

Pernyataan Menperin

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, diplomasi masalah Natuna dengan urusan investasi adalah dua hal yang berbeda.

"Kita harus yakin bahwa urusan diplomasi, urusan keamanan, itu berbeda dengan urusan ekonomi," kata Agus, seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Agus menegaskan, Natuna adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Pasalnya, menurut Agus, wilayah Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui dunia.

"Karena kami yakin bahwa kedaulatan itu adalah harga mati," tegasnya.

Dalam urusan ekonomi, menurut Agus, Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan bagi para investor luar negeri.

Oleh karena itu, Agus memastikan, aturan dan keadaan yang ada di Indonesia sangat kondusif untuk menanamkan investasi.

"Yang mereka (investor) lihat visibiliti dari industri sendiri dan bagaimana pemerintah menciptakan aturan-aturan yang buat Investasi atau industri kondusif membantu kegiatan operasi di Indonesia," tuturnya.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Daryono) (Kompas.com/Allizha Puti Monarqi/Singgih Wiryono)