TRIBUNNEWS.COM - Konflik di Perairan Laut Natuna kembali diperbincangkan.

Diketahui, konflik di Natuna ini terjadi sejak Desember 2019 lalu.

Hal itu lantaran kapal laut asing memasuki perairan Laut Natuna dan melakukan penangkapan ikan.

TNI Angkatan Laut pun tidak tinggal diam mengetahui hal ini.

Pengusiran kapal laut asing dilakukan terus menerus agar keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Amerika Serikat pun diketahui menawarkan kerja sama dengan Indonesia terkait konflik di Laut Natuna.

Menanggapi konflik di Natuna ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara.

Ia dengan tegas menolak bantuan dari Amerika Serikat.

"Saya bilang engga perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu," kata Mahfud MD yang dikutip dari tayangan YouTube Metro TV, Sabtu (25/1/2020).

Berdasar penuturan Mahfud MD, bila menerima bantuan dari Amerika Serikat, akan ada konflik antara Indonesia dan China.

Upaya yang dilakukan Indonesia terkait ketegangan di China ini yakni dengan mengusir keberadaan kapal-kapal laut asing itu.

"Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China," katanya.

"Padahal kita tidak. Pokoknya kita usir," tegasnya.

Ia menerangkan, dengan menolak tawaran kerja sama dan memilih untuk melakukan pengusiran itu, Indonesia tidak akan terjebak pada perang proksi.

"Kita engga mau, engga ada perundingan dengan China. Engga perlu bantuan," tegasnya.

Tidak Ada Perundingan

Mahfud MD mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Konvensi tersebut menyatakan, kawasan Perairan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Mengutip Wartakota, Mahfud MD dengan tegas menyebut, Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait polemik Perairan Natuna.

"Saya katakan (kepada) Cina, kami pokoknya tidak akan ada negosiasi," katanya, Sabtu (25/1/2020).

"Tidak akan ada tawar-menawar mengenai Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, tidak ada," jelasnya.

"Pokoknya kami tidak mau berunding soal itu," tegas Menko Polhukam.

Ia mengungkapkan, Indonesia akan mempertahankan hak berdaulatnya.

Indonesia akan mengusir siapapun yang masuk tanpa ada izin.

"Kita pertahankan itu. Mereka masuk kita usir, siapa pun yang masuk tanpa izin sesuai hak berdaulat Indonesia ya kita usir," ungkapnya.

"Tidak ada perundingan, tidak ada nego, tidak ada tawar-menawar," tegas Mahfud MD.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Wartakotalive.com/Chaerul Umam/Gita Irawan)