TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan keinginan WNI mantan anggota ISIS untuk dipulangkan ke Indonesia.

Ali Ngabalin mempertanyakan apakah permintaan para WNI eks ISIS itu muncul semata karena ISIS tengah kalah.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Ali Ngabalin dalam APA KABAR INDONESIA PAGI unggahan YouTube Talk Show tvOne, Senin (10/2/2020).

Ali Ngabalin ragu jangan-jangan jika ISIS menang, maka para WNI tetap menjadi anggota ISIS dan tidak minta dipulangkan ke tanah air.

Baca: Belajar dari Kasus Suami Jual Istri Supaya Tidak Terulang Lagi, Ini Saran dari Psikolog

Baca: BMKG: Peringatan Dini Besok Rabu 12 Februari 2020, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah

"Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ISIS menang? Sekarang kan ISIS kalah nih, bagaimana kalau ISIS menang? Adakah timbul peristiwa ini?" ujar Ali Ngabalin.

Sejak munculnya isu pemulangan WNI eks ISIS, yang kerap dibahas memang hak mereka sebagai warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi warganya.

Namun, Ali Ngabalin menegaskan bahwa yang harusnya disorot adalah kejahatan ISIS yang sudah mendunia.

"Persoalannya sekarang itu adalah memang dari hampir setiap forum ke forum orang membicarakan hak kewarganegaraan," kata Ali Ngabalin.

"Tapi yang paling penting dari sebuah diksi besar itu adalah kejahatan perang internasional," sambungnya.

Baca: Politisi PDIP Tegas Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS: Ngapain Ngurusi?

Berhubung saat ini ISIS tengah kalah, Ali Ngabalin menyebut nasib para anggota ISIS yang menjadi tawanan berada di bawah wewenang pemerintah Irak dan Suriah.

"Sekarang ISIS kalah, maka otoritas yang bisa mengurus para tawanan-tawanan perang adalah Irak dan Syiria, mereka ditawan sekarang ini karena kalah," terang Ali Ngabalin.

"Maka nanti otoritas kedua negara itulah yang mengurus para tawanan-tawanan perang."

Maka dari itu, Ali Ngabalin beranggapan seharusnya para mantan anggota ISIS ditangani dan jika perlu dihukum oleh pemerintah Irak dan Suriah.

Ali Ngabalin menyebut kepergian para WNI ke Irak dan Suriah dengan keinginan sendiri, maka nasibnya yang sekarang pun tak perlu ditanggung oleh negara.