TRIBUNNEWS.COM - Satu minggu setelah pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, kini perdana menteri yang baru telah terpilih.

Muhyiddin Yassin ditunjuk sebagai perdana menteri Malaysia.

Ia telah disumpah Minggu (1/3/2020).

Namun, beberapa analis menyebut krisis politik di Malaysia belum selesai.

Baca: Anggota Parlemen Malaysia Diduga Terinfeksi Virus Corona, Ada yang Dikarantina Mandiri

Seperti yang dilansir CNBC, Mahathir mengklaim bahwa dirinya lah yang mendapat dukungan mayoritas di parlemen, bukan Muhyiddin.

“Kami menganggap krisis politik Malaysia masih jauh dari selesai karena kami sedang menghadapi koalisi rapuh lainnya di sini. Dan ini tidak baik bagi investor dan pasar," ujar Prakash Sakpal, ekonom Asia di bank ING Belanda.

Selama puluhan tahun, pemerintah Malaysia terdiri dari koalisi partai politik.

Partai Muhyiddin, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, adalah mantan bagian dari koalisi yang sebelumnya berkuasa, Pakatan Harapan.

Muhyiddin menarik partainya keluar dari koalisi minggu lalu setelah pengunduran diri Mahathir.

Akibatnya, Pakatan Harapan pecah kongsi.

Baca: Hari Pertama Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia, Disambut Sebelum Masuk Kantor

Ia kemudian terikat dengan beberapa pihak, termasuk Organisasi Nasional Malaysia Bersatu atau UMNO, yang kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum 2018 lalu.

Muhyiddin dipercaya memiliki 113 anggota parlemen di pihaknya, menurut berbagai laporan media setempat, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Jumlah itu lebih dari 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan di Malaysia.

Namun, menjelang upacara pelantikan, Mahathir yang membentuk Bersatu bersama Muhyiddin, mengatakan sebanyak 113 anggota parlemen telah berjanji mendukung Mahathir untuk kembali sebagai perdana menteri.

Beberapa dari mereka yang ada dalam daftar Mahathir membantah mendukung mantan perdana menteri itu.

Tetapi jika jumlahnya tetap, analis mengatakan Mahathir dapat mengajukan mosi tidak percaya dalam sidang berikutnya yang akan diadakan Senin depan, pada 9 Maret.

"Apakah Muhyiddin akan menghadapi mosi tidak percaya atau tidak, benar-benar bergantung pada apakah 113 anggota parlemen yang menjanjikan dukungan untuk Mahathir benar-benar menepati janjinya," kata Harrison Cheng, direktur asosiasi dan analis utama Malaysia di konsultan Control Risks.

"Para oportunis yang tidak ingin ketinggalan jabatan kabinet sekarang mungkin tergoda untuk melompat kapal, meskipun daftar anggota parlemen yang diterbitkan Mahathir dapat menarik garis sehingga sekarang tidak masuk akal untuk pindah, mengingat bahwa mereka telah secara eksplisit diidentifikasi sebagai pendukung Mahathir," tulis Cheng dalam sebuah catatan.

Baca: Profil Lengkap Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia Baru yang Gantikan Mahathir Mohamad

Tetapi Adib Zalkapli, seorang direktur di kantor konsultasi BowerGroupAsia Malaysia, mengatakan bahwa tidak mungkin pembicara parlemen akan mengizinkan parlemen untuk memberikan suara pada mosi tidak percaya.

"Parlemen diadakan terutama untuk transaksi bisnis pemerintah dan memutuskan agenda parlemen, sehingga tidak mungkin penunjukan (Muhyiddin) ditantang," katanya kepada CNBC "Squawk Box Asia" pada hari Senin.

Kembalinya pihak-pihak yang tercemar skandal

Bahkan jika Muhyiddin memiliki suara terbanyak, tidak bisa dipastikan pemerintah koalisi baru akan memiliki perjalanan yang mulus.

Partai sang perdana menteri sendiri, Bersatu, masih terpecah.

Beberapa anggota secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Mahathir.

Salah satu mitra koalisi, partai Islamis PAS, dapat berusaha untuk mendorong "kebijakan yang diilhami oleh agama" yang akan menyebabkan perselisihan dengan sekutu lain, kata Cheng.

Selain itu, kembalinya partai-partai politik yang pernah diwarnai skandal korupsi akan menghambat reformasi yang telah dimulai oleh pemerintah sebelumnya serta membuat marah masyarakat Malaysia.

"Saya harap kemajuan reformasi anti-korupsi di bawah PH (Pakatan Harapan) bisa terselesaikan," kata Cheng.

Analis menambahkan bahwa tidak jelas apakah pengadilan korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan para pemimpin UMNO lainnya akan berlanjut di bawah pemerintahan yang dipimpin Muhyiddin.

Najib menghadapi dakwaan korupsi terkait miliaran dolar yang diduga dicuri dari perusahaan investasi negara Malaysia 1MDB.

Muhyiddin sendiri adalah bagian dari UMNO dan merupakan wakil perdana menteri di bawah Najib dari 2009 hingga 2015.

Ia dipecat setelah secara terbuka mengkritik penanganan skandal 1MDB yang saat itu dilakukan pemerintah.

UMNO bersama dengan sekutunya, lengser dari kekuasaan pada tahun 2018, seiring dengan kemarahan publik atas skandal 1MDB.

Tetapi keputusan partai untuk mendukung Muhyiddin telah mengubahnya menjadi pemain dominan dalam koalisi yang akan membentuk pemerintahan baru Malaysia.

"UMNO akan memiliki suara terbesar karena merupakan partai terbesar dalam koalisi dengan 39 kursi," kata Cheng.(*)

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)