TRIBUNNEWS.COM - Datuk Seri Anwar Ibrahim kemungkinan besar akan memimpin negara itu bila koalisi oposisi kembali berkuasa.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad digadang-gadang akan menjadi pimpinan oposisi.

Namun isu tersebut sedikit dibantah oleh mantan Wakil Perdana Menteri, Wan Azizah.

"Saya akan adakan rapat dan saya pikir, kemungkinan besar (jadi pemimpin oposisi) adalah Anwar," kata Wan Azizah Wan Ismail dilansir Straits Times dari Bloomberg.

Datuk Seri Wan Azizah sendiri adalah presiden aliansi Pakatan Harapan sekaligus istri Anwar.

Pakatan Harapan bulan lalu mengalami keambrukan pemerintahan.

Anwar telah menunggu Tun Dr Mahathir selama hampir dua tahun untuk memenuhi janji kampanyenya.

Yaitu memberikan jabatan Perdana Menteri kepadanya.

Namun, Mahathir malah menolak dan berkomitmen pada waktu batas transisi.

Saat itu Anwar sudah mengatakan bahwa dia berharap akan mengambil alih jabatan Perdana Menteri pada Mei.

Pertikaian dan pertengkaran dua pihak ini membuat kehancuran pada tubuh koalisi pemerintahan.

Persatuan antara dua rival akan menjadi kunci bagi kemampuan koalisi menguji Perdana Menteri Muhyiddin.

Muhyiddin dipilih Raja Malaysia sebagai Perdana Menteri, bukannya Anwar yang sudah menyebarkan kabar bahwa dirinya mengantongi banyak dukungan.

Mahathir sempat memberi sanksi terhadap pengangkatan Muhyiddin.

Tetapi pada awal Maret lalu Muhyiddin resmi dilantik dan Senin lalu sudah mengumumkan kabinetnya.

Baca: Dituding Jadi Biang Krisis Politik di Malaysia, Mahathir Mohamad Blak-blakan Soal Alasannya Mundur

Baca: Muhyiddin Yassin Umumkan Kabinetnya, Tiga Menteri dari PAS, Ini Kata Analis Politik

Kendati demikian, Mahathir tetap keukeuh menolak Muhyiddin.

Dia berencana akan melayangkan mosi tidak percaya setelah sidang parlemen pada 18 Mei mendatang.

Sementara itu, Wan Azizah mengaku Pekatan Harapan akan siap dengan apapun yang terjadi termasuk pemilihan cepat.

Dia tidak berharap banyak dengan pemerintahan yang baru.

Dimana mereka sudah menunjukkan ketidakpastian dengan menunda sidang parlemen mulai 9 Maret.

"Kita harus menunggu dan melihat semua yang terjadi," jelas Wan Azizah.

"Karena semuanya tampak tidak pasti, tidak aman, dan rapuh," tambahnya.

Pakar Anggap Biasa Aksi Muhyiddin Tidak Tunjuk Wakil Perdana Menteri

Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini Senin (9/3/2020) mengumumkan kabinet pemerintahannya.

Sebanyak 31 menteri didaulat akan membantunya untuk mengelola pemerintahan.

Tetapi anehnya, Muhyiddin tidak menyebutkan jabatan Wakil Perdana Menteri.

Ini menjadi kali pertama dalam sejarah, Malaysia tidak memiliki Wakil Perdana Menteri.

Muhyiddin justru mengumumkan pengangkatan empat menteri senior.

Antara lain Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yakakob, Menteri Pekerjaan Datuk Seri Fadillah Yusof dan Menteri Pendidikan yaitu Dr Mohd Radzi Md Jidin.

Semua ini diumumkan Muhyiddin dalam konferensi pers khusus di Perdana Putra, Senin (9/3/2020).

Perdana Menteri yang baru dilantik pada awal Maret ini mengatakan bahwa, para menteri yang dia tunjuk akan membantu tugas-tugasnya.'

Baca: Pihak Istana Malaysia Bantah Adanya Kudeta Kerajaan dalam Penunjukan Perdana Menteri Baru

Terutama mengoordinasikan semua problematikan kabinet terkait ekonomi, keamanan, pembangunan infrastruktur, dan sektor pendidikan dan sosial.

Perdana menteri menilai, para menteri senior bisa menyelaraskan masalah antar kementerian dengan lebih efektif.

"Saya ingin membentuk kabinet yang benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."

"Sebuah kabinet yang bisa memberi," kata Muhyiddin di depan awak pers dilansir Bernama.

Pakar Konstitusi Assoc, Prof Dr Shamrahayu Abd Aziz mengatakan bahwa dia yakin tugas wakil perdana menteri akan dijalankan keempat menteri senior tersebut.

Tentu semua ini bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pemerintahan.

Tidak adanya jabatan wakil perdana menteri merupakan sejarah baru bagi lingkungan pemerintahan Malaysia.

Namun dia menegaskan, bahwa hal ini tidak menjadi masalah.

Sebab penunjukan ini tidak diatur dalam Konstitusi Federal.

Pendapat serupa dilontarkan Geostrategis Universitas Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Azmi Hassan.

Dia percaya Muhyiddin sudah mempertimbangkan segala faktor sebelum memilih para pembantu pemerintahan ini.

Terutama dalam memutuskan tidak menunjuk seorang wakil perdana menteri.

Baca: Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Umumkan Kabinet Hari Ini, Tidak Ada Jabatan Wakil Perdana Menteri

Baca: Putri Mahathir Diperiksa Polisi Usai Berdemo saat Muhyiddin Yassin Diangkat jadi PM Malaysia

Azmi menambahkan, wakil perdana menteri biasanya akan diberi tugas untuk mengelola hal lainnya.

Seperti halnya praktinya di masa lalu.

"Tidak adanya wakil perdana menteri tidak mengejutkan atau mengagetkan."

"Penunjukan wakil perdana menteri tergantung pada kebijakan perdana menteri," kata Azmi dilansir Bernama.

Tidak adanya wakil ini, menjadi pertanda bahwa Perdana Menteri Muhyiddin percaya dengan para menteri senior untuk menjalankan tugas wakil perdana menteri.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)