Presiden Irak Barham Salih Tunjuk Perdana Menteri Baru
Presiden Irak Barham Salih telah menunjuk Adnan al-Zurfi sebagai perdana menteri baru negara tersebut.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Irak Barham Salih telah menunjuk Adnan al-Zurfi sebagai perdana menteri baru negara tersebut.
Salih menerima al-Zurfi di kantornya di Istana Presiden di Baghdad tengah.
Diketahui, pencalonan datang satu hari setelah batas waktu 15 hari yang ditentukan oleh konstitusi Irak.
Untuk blok politik untuk menyerahkan seorang kandidat untuk jabatan perdana menteri yang ditunjuk kepada presiden Irak.
Melansir Xinhua, Al-Zurfi adalah seorang politikus Syiah Irak, yang lahir di kota Kufa di provinsi Najaf pada tahun 1966.
Ia bergabung dengan Partai Islam Dawa di awal kehidupannya dan melarikan diri dari negara itu selama rezim Saddam Hussein.
Penunjukkan Al-Zurfi sebagai perdana menteri merupakan upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi selama berbulan-bulan.
Baca: Virus Corona Merebak, 81 Orang Tewas, Irak Evakuasi Pelajar yang Masih Berada di Wuhan
Baca: Kedubes AS di Irak Kembali Diserang Roket
Melansir Al Jazeera, Adnan memiliki waktu 30 hari untuk membentuk kabinetnya.
Kemudian, dia harus memilih untuk mempercayakan pada parlemen Irak yang terpecah belah.
Lebih lanjut, mantan gubernur kota suci Syiah Najaf (54) mengepalai kelompok parlemen Nasr dari mantan perdana menteri Haider al-Abadi.
Dia akan menggantikan perdann menteri sementara, Adel Abdul Mandi yang mundur pada Desember 2019 lalu.
Menyusul demonstrasi massa yang meluas terhadap pemerintah yang dianggap korup dan gagal memberi peningkatan ekonomi dan layanan publik.
Baca: Tentara AS Menarik Diri dari 3 Pangkalan Militer di Irak
Baca: Presiden AS Donald Trump Perintahkan Pentagon Balas Serangan Mematikan di Pangkalan Irak
Baca: Tiga Tentara AS dan Inggris Tewas Setelah Roket Hantam Pangkalan Militer di Irak
Baca: Wabah Virus Corona Menjangkit 37 Negara per Selasa, 25 Februari: Irak dan Oman Konfirmasi Kasus
Lebih jauh, narasumber pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP.
Bahwa faksi-faksi politik telah snagat memperdebatkan nama (perdana menteri) selama berhari-hari.