Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version
Deutsche Welle

Cina Dituduh ‘Langkahi‘ Hong Kong Loloskan UU Anti-Subversi 

Cina mengajukan UU Keamanan Nasional yang bersifat anti-subversif dan diyakini bakal mengubur demokrasi di Hong Kong. Buntutnya aktivis…

Aktivis pro demokrasi di Hong Kong mengajak warga menentang rencana pemerintah Beijing mengajukan Undang-undang Keamanan Nasional, Jumat (22/5), yang sekaligus diyakini menjadi akhir bagi konsep “satu negara dua sistem“ di daerah istimewa tersebut.

UU Keamanan Nasional antara lain mengatur hukuman bagi tindak subversif terhadap pemerintah pusat dan larangan bekerjasama dengan lembaga asing. Legislasi yang telah disusun sejak 2003 itu selama ini gagal disahkan oleh parlemen Hong Kong karena dihadang rangkaian aksi protes massal kelompok pro-demokrasi.

Sebab itu kini pemerintah di Beijing dituduh “melangkahi” otoritas Hong Kong dengan mengajukan UU Keamanan Nasional bagi wilayah kepulauan tersebut lewat sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional pada Jumat pekan ini.

"Bagi aktivis Hong Kong, UU tersebut berpotensi membungkam aksi protes lewat “kekerasan dan rasa takut,“ tutur Joshua Wong yang memimpin rangkaian aksi demonstrasi anti-Beijing sejak beberapa tahun lalu.

“Ini adalah momen terbaik untuk menghidupkan ulang aksi protes,“ kata seorang mahasiswa Hong Kong kepada Reuters.

Legislasi teranyar di Kongres Rakyat Nasional diyakini akan memicu aksi protes besar-besaran, layaknya demonstrasi pro-demokrasi pada 2019 silam yang tercatat sebagai krisis terbesar di Hong Kong sejak reunifikasi dengan Cina pada 1997.

Intervensi Beijing terhadap Demokrasi di Hong Kong

Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan Beijing Jumat (22/5), pihaknya akan mengajukan sistem dan mekanisme penegakan hukum “yang sehat“ di Hong Kong dan Macau untuk memastikan pelaksanaan UU Keamanan Nasional.

Rancangan Undang-undang itu pada dasarnya memaksa otoritas Hong Kong mengadopsi UU Keamanan Nasional ke dalam UU Dasarnya, demikian dikutip dari Reuters. Cina mengklaim UU ini akan melindungi “kewenangan yuridis“ pemerintah pusat dan menjamin “otonomi luas“ bagi Hong Kong.

"Ketika dibutuhkan, organ keamanan nasional di pemerintah pusat akan mendirikan lembaga terkait“ di Hong Kong, untuk menjaga kemanan nasional, begitu bunyi rancangan tersebut.

Pada 2003 pengajuan UU Keamanan Nasional dibatalkan menyusul gelombang aksi demonstrasi massal yang mendorong ratusaan ribu warga turun ke jalan. Aktivis pro-demokrasi mengkhawatirkan UU tersebut akan mengakhiri kebebasan yang selama ini dinikmati Hong Kong.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Sumber: Deutsche Welle
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas