TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG - Korea Utara melihat sedikit alasan dalam mempertahankan hubungan pribadi antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump jika Washington tetap berpegang pada kebijakan yang bermusuhan.

Hal itu diungkapkan oleh media pemerintah pada Jumat (12/6/2020) pada peringatan dua tahun para pemimpin bertemu untuk kali pertama.

Melansir Reuters, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Son Gwon dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita negara KCNA menyebutkan, kebijakan AS membuktikan Washington tetap menjadi ancaman jangka panjang bagi negara Korea Utara dan rakyatnya.

KTT Singapura pada Juni 2018 merupakan pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara.

Akan tetapi, pernyataan yang keluar dari pertemuan itu tidak jelas secara spesifik, dan memilih empat komitmen umum.

KTT kedua pada Februari 2019 di ibukota Vietnam, Hanoi, gagal mencapai kesepakatan karena konflik atas seruan AS agar Korea Utara sepenuhnya menyerahkan senjata nuklirnya, dan tuntutan Korea Utara untuk pelonggaran sanksi.

Ri mengatakan, pemerintahan Trump tampaknya hanya fokus dalam hal mencetak poin-poin politik sambil berusaha mengisolasi dan mencekik Korea Utara, dan mengancamnya dengan serangan nuklir preemptive dan perubahan rezim.

Baca: Korut Gertak AS Tak Usah Campuri Urusan Hubungan Dengan Korsel Kalau Ingin Pilpres 2024 Lancar

"Kami tidak akan pernah lagi memberikan paket lain kepada eksekutif AS untuk digunakan demi pencapaian tanpa menerima pengembalian," katanya. "Tidak ada yang lebih munafik daripada janji kosong."

Pada hari Kamis, Korea Utara mengkritik Amerika Serikat karena mengomentari masalah antar-Korea, dan mengatakan Washington harus tetap diam jika ingin pemilihan presiden mendatang berjalan lancar.

Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak menanggapi pertanyaan konfirmasi dari Reuters.

Baca: Ini Pemicu Korut Meradang dan Ancam Korea Selatan

Pada hari Kamis, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada kantor berita Korea Selatan Yonhap bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Korea Utara, dan terbuka untuk pendekatan yang fleksibel untuk mencapai kesepakatan yang seimbang.

Ri mengatakan, keinginan Korea Utara untuk membuka era kerja sama baru berjalan sedalam sebelumnya, tetapi situasi di semenanjung Korea setiap hari semakin memburuk.

"AS mengaku sebagai advokat untuk meningkatkan hubungan dengan DPRK, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya memperburuk situasi," kata Ri.

Nama resmi Korea Utara adalah Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).