Sistem Rudal Jepang Intersepsi Berbasis Darat, Aegis Ashore Ditangguhkan
Pemerintah telah menekankan keamanan sementara suara-suara kecemasan meningkat di Perfektur Akita dan Yamaguchi.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono memilih menangguhkan rencana sistem rudal intersepsi berbasis darat "Aegis Ashore", yang telah diposisikan sebagai kunci pertahanan rudal di Jepang terutama untuk mengantisipasi rudal Korea Utara.
"Mungkin jika kita diberitahu bahwa pandangan kita buruk, mungkin itu masalahnya," kara Menteri Pertahanan Taro Kono, Senin (15/6/2020) malam dalam jumpa pers yang dilakukan secara mendadak.
Pemerintah memutuskan untuk menggunakan Aegis darat pada bulan Desember 2017.
Pemerintah telah menekankan keamanan sementara suara-suara kecemasan meningkat di Perfektur Akita dan Yamaguchi.
Salah satunya adalah janji untuk memastikan menjatuhkan booster Aegis yang terpisah dari rudal pencegat saat pelatihan dengan aman.
Booster tersebut memiliki berat lebih dari 200 kg dan bagi penduduk setempat sangat memprihatinkan kalau nantinya bisa membahayakan mereka.
Menurut orang yang bersangkutan, pemerintah berkoordinasi dengan pihak AS untuk memastikan keamanan dengan memodifikasi perangkat lunak.
Baca: Jokowi Minta Dana Penanggulangan Covid-19 Dikelola dengan Baik dan Diawasi Penegak Hukum
Baca: Menaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Memastikan Keamanan Pekerja di Masa Pandemi
Namun, pada akhir Mei 2020, menjadi jelas bahwa perlunya memperbaiki rudal dan peluncur pencegat.
"Renovasi akan menelan biaya ratusan miliar yen dan lebih dari 10 tahun, dan oleh karena itu kita harus menyerah," kata Menteri Kono.
Namun, sulit untuk mengatakan bahwa koordinasi telah selesai dalam pemerintah dan pihak-pihak terkait atas penangguhan yang direncanakan.
Kono menjelaskan kebijakan penangguhan tersebut telah dilaporkan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada tanggal 12 Juni dan memperoleh persetujuannya.
Kebijakan itu secara resmi dikomunikasikan kepada Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Juni, tepat sebelum pengumuman kepada wartawan.
Kono juga telah memanggil Gubernur Akita dan Yamaguchi.