Korea Utara Tunda Aksi Militer Terhadap Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Korea Utara memutuskan untuk menangguhkan rencana aksi militer terhadap Korea Selatan.

Demikian kantor berita resmi Korea Utara KCNA melaporkan pada hari Rabu (24/6/2020), seperti dilansir Reuters.

Keputusan itu diambil dalam rapat Komisi militer Pusat Partai yang berkuasa pada hari Selasa (23/6/2020).

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memimpin pertemuan itu melalui konferensi video.

"Anggota menyampaikan situasi yang sedang terjadi, sebelum memutuskan untuk menangguhkan rencana militer," kata laporan itu, tanpa menguraikan lebih dalam.

Komite juga membahas dokumen-dokumen yang menguraikan tindakan-tindakan "lebih lanjut untuk menangkal perang negara itu," KCNA melaporkan.

• Baca: Moncong Artileri Korut dalam Posisi Terbuka Mengarah Ke Korea Selatan, Pertanda Siap Perang?

Ketegangan politik antara dua Korea meningkat atas rencana kelompok-kelompok pembelot di Korea Selatan untuk mengirim selebaran propaganda ke Korea Utara.

Korea Utara menilai, gerakan tersebut melanggar kesepakatan antara kedua negara yang bertujuan mencegah konfrontasi militer.

Bahkan Korea Utara menuduh pembelot menghina martabat pemimpin tertinggi Korea Utara.

Militer Korea Utara terlihat memasang kembali pengeras suara di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ).

Korea Utara pun meledakkan sebuah kantor penghubung bersama di Kaesong dan menyatakan mengakhiri dialog dan mengancam akan melakukan aksi militer.

Korea Utara pun mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Korea Selatan, membalas aksi para pembelot yang mengirim selebaran propaganda ke Pyongyang selama ini.

Tidak main-main, Negara yang dipimpin Kim Jong Un itu akan "membombardir" 12 juta selebaran propaganda ke Korea Selatan dalam waktu dekat.

Rencananya 12 juta selebaran propaganda itu akan melintasi perbatasan dua Korea.

Hal ini dilaporkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Senin (22/6/2020), seperti dilansir AP.