Tidak Hanya Dukungan Politik, Ini yang Sudah Dilakukan Indonesia Untuk Bela Palestina
Menlu Retno mengirimkan surat ke lebih dari 40 Menlu negara kunci terkait upaya aneksasi Israel di wilayah Palestina
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia secara tegas menolak rencana aneksasi Israel ke wilayah Palestina.
Saat pertama kali diumumkan rencana tersebut, Indonesia lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjadi negara pertama yang secara aktif menggalang dukungan menolak rencana tersebut.
Baca: Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Ibrahim Abou Yacoub, Pria Palestina yang Ditembak Mati Tentara Israel
Menlu Retno mengirimkan surat ke lebih dari 40 Menlu negara kunci, yaitu negara anggota dewan keamanan PBB, negara-negara di OKI, sekjen PBB, presiden sidang umum PBB, ketua kelompok G-77, presiden gerakan non blok, serta presiden caption Liga Arab.
“Isi surat tersebut antara lain mengajak seluruh masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi tersebut yang ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional,” ujar Menlu di webinar internasional yang diselenggarakan MUI, Kamis (16/7/2020).
Menlu berujar hampir semua negara merespon positif ajakan Indonesia, menlu China, Rusia, Jepang, Afrika Selatan, Vietnam, Mesir, Irlandia, Perancis, Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, serta sekjen PBB dan OKI.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan dukungan finansial dan dukungan lain termasuk dukungan capacity building kepada Palestina.
Menlu berujar Indonesia telah menyampaikan komitmen bantuan kepada pemerintah Palestina maupun kepada masing-masing sebesar USD 1 juta serta USD 500 ribu melalui Palang Merah Internasional atau ICRC.
“Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kontribusi rutin untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Dengan demikian Indonesia tidak saja terus memberi dukungan politik, namun juga memberi dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain termasuk pemberian capacity building kepada saudara-saudara kita,” ujarnya.
Lebih dari satu decade, Indonesia telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas lebih dari USD 8 juta kepada Palestina untuk melaksanakan sebanyak 170 jenis pelatihan kepada lebih dari 2000 masyarakat Palestina dan
“Pelatihan ini kita lakukan untuk berbagai macam bidang antara lain pertanian, diplomatik, kesehatan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, perindustrian, demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar Menlu.
Indonesia juga memberikan komitmen pendanaan sebesar USD 2 juta melalui mekanisme Conferences on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CAEPAD) untuk keperluan pembangunan pendidikan pada 7 Sektor prioritas termasuk perikanan pendidikan dan informasi teknologi.
Terkait dengan kemandirian ekonomi Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak sebesar 0% bagi 2 produk unggulan Palestina yaitu kurma dan buah zaitun.
“Sudah merupakan komitmen politik luar negeri Indonesia dan diplomasi Indonesia untuk memberikan prioritas terhadap Palestina,” ujar Retno.
Masyarakat Indonesia juga turut andil dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Salah satunya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan Mou untuk membangaun rumah sakit di kota Hebron bagi rakyat Palestina.
“Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, upaya MUI yang telah secara konsisten mendukung bangsa Palestina,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun mendatang dukungan terhadap Palestina telah diwujudkan antara lain melalui pembangunan perluasan fasilitas Rumah Sakit Indonesia oleh MER-C, penyediaan beasiswa, penyediaan obat-obatan dan fasilitas air bersih oleh komite nasional untuk rakyat Palestina, serta bantuan bagi pengungsi oleh para filantropis Indonesia, dan pembangunan instalasi desalinasi air oleh masyarakat Indonesia.
Baca: Perlu Terobosan Selesaikan Konflik Palestina – Israel
“Hal ini menunjukkan tingginya keberpihakan masyarakat Indonesia,” ujar Menlu.
Kolaborasi dengan parlemen juga dilakukan dengan inisiasi joint statement against Israeli annexation yang dikirim kepada para anggota parlemen dan berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara rencananya tersebut akan disampaikan melalui berbagai forum antar parlemen dunia seperti Inter-parliamentary Union Of Islamic Countries Interval.