TRIBUNNEWS.COM, BEIRUT - Harus ada yang bertanggung jawab terkait ledakan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8/2020) yang menewaskan lebih dari 100 orang dan lukai ribuan orang.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah pejabat pelabuhan di Beirut yang ditetapkan sebagai tahanan rumah.

Baca: Satu Warga Perancis Turut Tewas dan 24 Lainnya Terluka Akibat Ledakan di Beirut

Status darurat selama dua pekan ditetapkan, dengan 2.750 ton Amonium Nitrat yang disimpan di gudang menjadi penyebab insiden.

Presiden Michel Aoun menyatakan, amonium nitrat itu disimpan secara tidak aman di dalam gudang, sehingga meledak dan memberikan kerusakan sangat besar.

Kepala bea cukai Badri Daher mengklaim, jajarannya sudah meminta kepada otoritas agar bahan kimia itu bisa dipindahkan.

Namun permintaan tersebut tak direspons.

"Kami menyerahkannya kepada pakar untuk mencari tahu penyebabnya," ulas Daher mengenai bahan kimia yang biasa digunakan untuk pupuk dan peledak.

Dalam pertemuan darurat, Aoun menuturkan tak ada yang bisa mendeskripsikan horor yang menghantam Beirut pada Selasa waktu setempat (5/8/2020).

Pakar di Universitas Sheffield, Inggris, menjelaskan ledakan itu mempunyai sepersepuluh kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Meski begitu, ahli bersepakat bahwa ledakan yang juga melukai 5.000 orang itu merupakan "salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah".

Apa yang Memicu Insiden?

Dilaporkan BBC Rabu (6/8/2020), amonium nitrat awalnya disimpan di gudang pelabuhan Beirut selama enam tahun setelah disita dari sebuah kapal pada 2013.

Baik kepala pelabuhan maupun bos bea cukai mengungkapkan, mereka sebenarnya sudah menulis surat kepada pengadilan beberapa kali.

Inti dari surat tersebut adalah mereka ingin bahan kimia itu dipindahkan maupun dijual kepada pihak tertentu untuk memastikan keselamatannya.