TRIBUNNEWS.COM - Afrika Selatan menyatakan keprihatinan mereka atas normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (14/8/2020).
Mengutip
Anadolu Agency, pihak berwenang mengaku, kesepakatan yang membawa Amerika Serikat (AS) sebagai penengah itu tidak membuat Israel menghentikan rencana untuk lebih memperluas kedaulatan Israel di wilayah Palestina.
"Perjanjian itu tidak mengikat pemerintah Israel untuk negosiasi yang dipandu oleh parameter yang disepakati secara internasional," kata Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional (DIRCO) dalam sebuah pernyataan.
Afrika Selatan mengatakan, meski UEA memiliki hak berdaulat untuk mengatur hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel, sangat disayangkan hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan lain terkait dengan nasib rakyat Palestina tanpa melibatkan rakyat Palestina.
Afrika Selatan Mengaku Prihatin dengan Pernyataan Netanyahu
Sementara itu, berbicara di televisi tak lama setelah perjanjian/normalisasi diumumkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pendapatnya mengenai normalisasi.
Netanyahu mengatakan dia setuju untuk menunda pencaplokan di Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari kesepakatan itu, tetapi rencana tetap "di atas meja".
Afrika Selatan mengatakan prihatin dengan komentar Netanyahu.
"Afrika Selatan mencatat keprihatinan yang diungkapkan oleh kepemimpinan Palestina dan ingin mengungkapkan keyakinannya bahwa setiap inisiatif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi rakyat Palestina, '' kata DIRCO.
Ia menambahkan, Afrika Selatan tetap berkomitmen untuk kemerdekaan Palestina di bawah solusi dua negara.
Terutama, berdasarkan pengakuan internasional dan kemerdekaan Negara Palestina yang layak.
Baca: Israel Tutup Zona Penangkapan Ikan di Lepas Pantai Jalur Gaza
Serta berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, yang ada dengan damai dan berdampingan dengan tetangganya.
"Kami berpendapat bahwa masalah status akhir yang belum diselesaikan harus diselesaikan melalui negosiasi antara para pihak, dengan dukungan dari komunitas internasional," kata kementerian luar negeri Afrika Selatan.
"Perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan khususnya solusi berkelanjutan terkait keadaan buruk rakyat Palestina, sangat penting bagi Afrika Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa aktivis Pro-Palestina di Afrika Selatan mengutuk perjanjian itu dan menggambarkannya sebagai ‘menusuk dari belakang’ perjuangan kemerdekaan Palestina.
Palestina Kutuk Perjanjian Damai UEA-Israel
Lebih jauh, otoritas Palestina menarik duta besarnya dari Uni Emirat Arab ( UEA) sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan damai untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki mengatakan hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
“Sesuai permintaan Presiden, Kementerian Luar Negeri Palestina menarik duta besar dari UEA,” kata Al Maliki sebagaimana dilansir dari
Middle East Monitor, Jumat (14/8/2020).
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh, Abbas mengutuk kesepakatan antara UEA dengan Israel.
Baca: 8 Momen Hangat Hubungan UEA-Israel, Pembuka Jalan Dibangunnya Kesepakatan Diplomatik
Abu Rudeineh menambahkan kesepakatan itu adalah pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan perjuangan rakyat Palestina.
Dia berujar baik UEA maupun pihak lain tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina.
Lebih jauh, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pada Kamis (13/8/2020) bahwa Israel dan UEA telah sepakat untuk menormalisasi hubungan.
AS, UEA, dan Israel melalui pernyataan bersama mengatakan "terobosan” tersebut akan mempromosikan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan merupakan bukti diplomasi dan visi yang berani dari tiga pemimpin.
Berdasarkan kesepakatan itu, Israel akan "menangguhkan" rencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki.
Pernyataan bersama itu menambahkan Israel akan memfokuskan upaya pada perluasan hubungan dengan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim.
Kesepakatan Israel dengan UEA juga ditolak oleh Hamas dan mengatakan mengatakan kesepakatan itu tidak melayani kepentingan Palestina.
Secara terpisah, Juru Bicara Hamas Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan mengatakan perjanjian itu sama sekali tidak melayani kepentingan Palestina, melainkan melayani narasi Zionis.
“Perjanjian ini mendorong pendudukan (oleh Israel) untuk melanjutkan penyangkalan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan bahkan melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat kami," kata Qassem.
Dia menambahkan apa yang dibutuhkan saat ini adalah mendukung perjuangan sah rakyat Palestina dalam melawan pendudukan dan tidak membuat kesepakatan dengan penjajah.
“Bukan dengan menandatangani perjanjian normalisasi (hubungan) dengan mereka (Israel)," pungkas Qassem.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)![]()
