Mali telah terperosok dalam kebuntuan politik yang mendalam selama berbulan-bulan. Presiden Keita berada di bawah tekanan keras Gerakan 5 Juni yang memintanya mengundurkan diri.

Lawan Keita telah memimpin protes massal selama lebih dari dua bulan, menuntut pengunduran dirinya di tengah ketidakpuasan yang meningkat atas kesengsaraan ekonomi Mali.

Korupsi juga daam tingkat tinggi dan kegagalan untuk menahan situasi keamanan yang memburuk yang telah membuat sebagian besar negara tidak dapat dikontrol pemerintah.

Setidaknya 14 pengunjuk rasa tewas selama tiga hari bentrokan dengan pasukan keamanan bulan lalu. Informasi ini versi PBB dan aktivis hak asasi manusia.

Kekuatan regional khawatir kerusuhan berkepanjangan dari protes dapat menggagalkan pertempuran melawan pejuang bersenjata di wilayah Sahel yang lebih luas, banyak di antaranya berpusat di Mali.

Pada 21 Maret 2012, pemberontakan meletus di kamp militer Kati saat tentara berpangkat tinggi mulai melakukan kerusuhan dan kemudian masuk ke gudang senjata kamp.

Setelah merebut senjata, mereka menyasar  target-target pemerintahan. Kelompok pemberontak itu dipimpin Kapten Amadou Haya Sanogo.

Gejolak itu member kontribusi jatuhnya Mali utara kepada para pejuang. Sanogo kemudian dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil yang kemudian menyelenggarakan pemilihan.

Pemungutan suara 2013 dimenangkan oleh Keita, yang terpilih kembali lima tahun kemudian.

Menggarisbawahi ketakutan Mali yang semakin kacau karena krisis politik saat ini, ECOWAS telah turun tangan untuk menengahi dan mendesak Keita untuk berbagi kekuasaan dalam pemerintahan persatuan.

Presiden berusia 75 tahun itu juga telah mengusulkan beberapa konsesi. Tapi langkah ini telah ditolak mentah-mentah para pemimpin oposisi yang tetap teguh menyerukan Keita harus mundur.(Tribunnews.com/Aljazeera.com/xna)