Bahrain menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan tersebut dengan Israel, yang bertukar kedutaan dengan Mesir dan Yordania beberapa dekade lalu.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama kepemimpinan Palestina mengutuk perjanjian itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

"Kepemimpinan Palestina menolak langkah yang diambil oleh Kerajaan Bahrain dan menyerukan untuk segera mundur," kata pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan duta besar Palestina untuk Bahrain dipanggil kembali untuk konsultasi.

Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan keputusan Bahrain untuk menormalkan hubungan dengan Israel "merupakan bahaya besar bagi perjuangan Palestina, dan mendukung pendudukan."

Hossein Amir-Abdollahian, penasihat khusus urusan internasional untuk ketua parlemen Iran, menyebut keputusan Bahrain sebagai pengkhianatan besar terhadap tujuan Islam dan Palestina.

"Para pemimpin yang tidak bijaksana di UEA, Bahrain tidak boleh membuka jalan bagi skema Zionis," cuit pejabat itu.(Reuters)