TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rodrigo Duterte mengatakan, telah memperpanjang status bencana virus coorna di Filipina selama setahun.

Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah Filipina menarik dana darurat lebih cepat guna memerangi pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan pemerintahan Duterte dapat memanfaatkan polisi dan militer untuk menegakkan hukum serta ketertiban agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Mengutip ABC News, sejak corona menyebar di Filipina, Duterte menempatkan negara tersebut dalam status keadaan bencana pada Maret 2020.

Saat itu, jumlah infeksi yang dikonfirmasi FIlipina mendekati 200 kasus dan selusin kematian.

Filipina sekarang memiliki lebih dari 290.000 kasus yang dikonfirmasi, total infeksi tertinggi di Asia Tenggara dengan lebih dari 5.000 kemarian.

Baca: Papan Selancar yang Hilang di Hawaii Ditemukan di Filipina

Baca: Dituduh Tak Becus Tangani Wabah, Presiden Filipina Geram: Semprot Pestisida untuk Bunuh Semua

Lebih jauh, presiden yang dikenal keras itu mengecam para kritikus dalam pidatonya di televisi pada Senin malam (21/9/2020), karena menuduh pemerintahnya tidak melakukan cukup banyak untuk menahan wabah.

 "Apa 'cukup' yang Anda inginkan? Ada rumah sakit, tempat tidur dan rumah duka. Semuanya tersedia," kata Duterte sembari menyebut pemimpin oposisi, Wakil Presiden Leni Robredo.

"Anda tahu Leni, jika Anda mau, jika Anda benar-benar ingin membasmi Covid, mari kita semprot Filipina atau Manila dengan pestisida untuk membunuh semua," ungkap Duterte.

"Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan, adalah memakai masker, masker wajah dan hanya itu, dan menunggu vaksinnya," ucap Duterte.

Untuk dicatat, status bencana akan berlaku hingga September 2021 mendatang.

Dengan status bencana yang lebih lama, pejabat diharapkan bisa mengontol kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng hingga pembatasan karantina seperti jarak sosial.

Duterte juga mengatakan, pemerintahnya memastikan pasokan pekerja medis memadai di tengah wabah virus corona.

Untuk itu, FIlipina diketahui telah menghimbau agar para perawat, dokter dan petugas kesehatan Filipina yang memiliki kontrak kerja di luar negeri dicabut.