Donald Trump Tercatat Habiskan Rp388 Miliar untuk Konsultasi, Rp11 Miliar di Antaranya untuk Ivanka
Presiden Donald Trump pernah membayar putri tertuanya, Ivanka Trump, $747.622 (sekitar Rp11 Miliar) untuk "biaya konsultasi"
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump pernah membayar putri tertuanya, Ivanka Trump, $747.622 (sekitar Rp11 Miliar) untuk "biaya konsultasi," kemudian menghapusnya pada pajaknya, penyelidikan New York Times mengungkapkan.
Angka itu termasuk di antara sekitar $26 juta (Rp388 Miliar) dalam "biaya konsultasi 'yang tidak dapat dijelaskan'" yang dihapus oleh presiden dari tahun 2010 hingga 2018, The Times melaporkan pada hari Minggu (27/9/2020).
Investigasi yang merinci dua dekade pengembalian pajak Trump tersebut menemukan, Trump adalah pengusaha yang jauh lebih sukses daripada citra yang dia coba jual kepada publik Amerika.
The Times menemukan, Trump hanya membayar $750 (Rp 11 juta) dalam bentuk pajak penghasilan federal pada tahun ia memenangkan kursi kepresidenan tahun 2016 lalu.
Baca: Pemilu AS 2020: Kapan Debat Calon Presiden Donald Trump vs Joe Biden?
Baca: Kaya Raya, Donald Trump Diklaim Tak Pernah Bayar Pajak Penghasilan Selama 10 Tahun
Jumlah itu masih sama pada tahun pertamanya menjabat.
Dalam 10 dari 15 tahun sebelumnya, Trump tidak membayar pajak penghasilan, lapor The Times.
Ivanka dibayar sebagai konsultan
Pengajuan pajak yang ditinjau The Times tidak menyebutkan nama konsultan Trump.
Tetapi wartawan The Times mencocokkan angka $747.622 yang diklaim oleh The Trump Organization dengan angka yang dilaporkan Ivanka Trump dalam pengungkapan keuangan ketika dia bergabung dengan Gedung Putih pada 2017.
The Trump Organization mengklaim, pembayaran tersebut terkait dengan proyek hotel di Vancouver dan Hawaii, The Times melaporkan.
Ivanka Trump dilaporkan pernah menjadi pejabat eksekutif perusahaan Trump yang menerima keuntungan dari biaya konsultasi untuk kedua proyek.
Ivanka tampaknya diperlakukan sebagai konsultan pada kesepakatan hotel yang sama yang sudah dia kelola, kata surat kabar itu.
Undang-undang pajak mengizinkan pemberi kerja untuk memotong biaya konsultasi sebagai biaya bisnis.
Tetapi peraturan Internal Revenue Service (IRS) menetapkan bahwa untuk melakukannya, pengaturan konsultasi harus menjadi bagian yang "biasa dan perlu" dalam menjalankan bisnis.
The Times mencatat bahwa IRS telah menerapkan hukuman perdata terhadap beberapa pemilik bisnis yang berusaha menghindari pajak dengan membayar biaya tinggi kepada pihak terkait yang sebenarnya bukan kontraktor independen.
Surat kabar tersebut mengutip kasus tahun 2011 di mana IRS menolak pemotongan biaya konsultasi kepada firma akuntansi Illinois sebesar $ 3 juta karena mengetahui bahwa para mitra membayar sendiri biaya tersebut melalui perusahaan yang mereka buat.
Seorang pengacara Trump Organization tidak berkomentar kepada The Times tentang pengaturan biaya konsultasi itu.
Pengacara tersebut juga mengatakan kepada The Times bahwa "sebagian besar, jika tidak semua, fakta" dalam laporan investigasinya "tampaknya tidak akurat."
Jika IRS menggali, Trump harus membuktikan bahwa perusahaan Ivanka melakukan pekerjaan konsultasinya itu dan biayanya memang masuk akal, kata seorang ahli
Tidak jarang perusahaan mempekerjakan pihak terkait untuk melakukan pekerjaan konsultasi, kata Michael Dambra, seorang profesor akuntansi dan hukum di Universitas di Buffalo School of Management kepada Insider.
"Menurut saya, bagi perusahaan keluarga, ini tipikal strategi penghindaran pajak," kata Dambra.
"Saya tidak akan mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa."
"Apa yang Trump Organization harus buktikan adalah bahwa biaya konsultasi ini melayani tujuan bisnis yang sah dan bahwa harga itu wajar."
Halaman biografi Dambra mengatakan bahwa penelitiannya "meneliti dampak ekonomi dari perubahan peraturan".
Baca: Donald Trump Ejek Kamala Harris, Anggap Putrinya, Ivanka Trump, Lebih Baik
Temuannya itu telah dikutip dalam peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa, pidato komisaris SEC, deposisi kongres, dan makalah kebijakan dari Departemen Keuangan AS.
Jika Trump Organization adalah perusahaan publik, maka akan ada pengungkapan wajib terkait bisnis yang dilakukan oleh pihak terkait.
Tetapi karena itu adalah perusahaan swasta, ada informasi terkait kesepakatan yang tidak tersedia, kata Dambra.
Dambra mengatakan menurutnya itu "agak tidak biasa" bagi seorang eksekutif sebuah perusahaan dibayar sebagai konsultan.
"Jika Ivanka Trump memiliki bisnis konsultasi yang fantastis sehingga mereka adalah perusahaan terbaik untuk pekerjaan itu, maka mungkin saja" katanya.
"Tetapi ini akan dianggap tidak biasa dan pasti akan diselidiki oleh IRS."
Mengenai investigasi The Times secara keseluruhan, Dambra mengatakan dia selalu menganggap menarik hubungan antara apa yang diklaim Trump sebagai kekayaan bersihnya dan "apa yang muncul dalam angka."
Dambra merujuk pada laporan Buffalo News 2019 yang mengatakan Trump meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar $ 4 miliar ketika dia mengajukan tawaran untuk membeli tim sepak bola Buffalo Bills beberapa tahun sebelumnya.
Pada akhirnya, katanya, untuk mengetahui apakah pemotongan biaya konsultan terkait pembayaran kepada Ivanka Trump itu valid, lebih banyak lagi yang perlu diungkapkan.
"Saya akan mengatakan untuk membela Trump di sini, tidak ada yang tidak masuk akal tentang mencoba meminimalkan pajak Anda. Kita semua melakukan beberapa bentuk itu," katanya.
"Pertanyaan yang ada adalah apakah ini dapat dibela, dan itulah yang tidak kami ketahui informasinya."
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)