Sejak Beijing menerapkan UU Keamanan Baru di Hongkong, Washongton dan Inggris mengancam akan mencabut semua privilese lembaga keuangan yang berpusat di Hongkong.

Bank Hong Kong dapat menghadapi sanksi jika terlibat transaksi signifikan dengan pejabat yang masuk daftar hitam AS.

Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait masalah Hongkong kepada Kongres AS. Intinya menyalahkan pejabat-pejabat Hongkong dan China.

Selain Chery Lam, Sekretaris Kehakiman Hong Kong Teresa Cheng Yeuk-wah dan komisaris polisi kota, Chris Tang Ping-keung, juga diidentifikasi sebagai pejabat yang harus disalahkan.

Stephen Lo, komisaris Kepolisian Hong Kong hingga 2019, adalah satu-satunya orang yang termasuk dalam daftar sanksi sebelumnya yang tidak termasuk yang disebutkan dalam laporan terbaru AS.

Deklarasi Bersama Sino-Inggris di Hong Kong adalah perjanjian di mana kedua pemerintah sepakat China akan mengambil alih kembali kendali atas Hong Kong.

Dokumen tersebut, ditandatangani 1984, menjamin Hong Kong akan mempertahankan otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun setelah penyerahan bekas jajahan Inggris ke China pada 1997.

Presiden Donald Trump menandatangani HKAA menjadi undang-undang pada Juli setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional besar-besaran di Hong Kong.

Dia juga mengeluarkan perintah eksekutif yang mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial terhadap Hongkong.

Undang-undang Keamanan Nasional China memuat ketentuan berbagai perilaku di bawah empat kategori subversi, pemisahan diri, terorisme dan kolusi.

UU itu memungkinkan Beijing mengekstradisi tersangka kasus di Hongkong ke Beijing, dalam kasus-kasus tertentu. UU tersebut juga bersifat ekstrateritorial, mencakup dugaan kejahatan yang dilakukan di luar kota.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan UU Keamanan Nasional telah melumpuhkan kebebasan Hongkong.(Tribunnews.com/SCMP/xna)