Menurut Human Rights Watch, langkah-langkah darurat yang baru itu memungkinkan polisi untuk menahan para demonstran hingga 30 hari tanpa akses ke pengacara atau keluarga.

"Hak atas kebebasan berbicara dan mengadakan pertemuan publik yang damai telah diblok pemerintah. Ini yang sekarang menunjukkan sifat diktatorialnya yang sebenarnya," kata Phil Robertson, Wakil Direktur, Divisi Asia di Human Rights Watch.

Pada Rabu kemarin, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Bangkok untuk menyerukan pengunduran diri perdana menteri, Prayuth, yang pertama kali berkuasa selama kudeta 2014.

Para pengunjuk rasa mengatakan konstitusi telah direkayasa untuk memastikan Prayuth, bisa terus menjabat setelah pemilihan umum tahun lalu

Mereka juga telah menuntut konstitusi baru, yang mereka katakan secara tidak adil mengizinkan Prayuth untuk mempertahankan kekuasaan selama pemilu tahun lalu.

Selama unjuk rasa Rabu, iring-iringan mobil kerajaan melaju melewati kerumunan demonstran, yang melantunkan "pajak saya" dan memberikan penghormatan tiga jari simbolis, isyarat pembangkangan.

Aksi protes di Thailand sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Selama tiga bulan terakhir, aktivis anti-pemerintah juga melanggar tabu dengan menyerukan reformasi terhadap monarki.(Reuters/Guardian/BBC/AFP)