TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN – Embargo militer yang diterapkan PBB terhadap Iran selama 13 tahun, berakhir  Minggu 918/10/2020).

Iran sekarang bebas membeli atau menjual peralatan militer dari dan ke siapapun. Tidak ada larangan lagi dari PBB, kecuali usaha sepihak yang akan dilakukan AS dan Israel.  

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menyatakan kebebasan Iran dari embargo menjadi kemenangan multilateralisme serta perdamaian dan keamanan.

Secara lembaga, Kemenlu Iran dikutip Aljazeera.com, juga menegaskan berakhirnya embargo ini berarti juga pembebasan sanksi-sanksi terhadap pejabat dan warga Iran.

Baca juga: Rusia akan Jual Sistem Pertahanan Rudal S-400 ke Iran?

Baca juga: Iran Kembangkan Rudal Balistik Terbaru Berdaya Jangkau 700 Km

Baca juga: AS Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata terhadap Iran, Rusia: AS Meletakkan Lutut di Leher Teheran

“Mulai hari ini, semua pembatasan transfer senjata, aktivitas terkait, dan layanan keuangan ke dan dari Republik Islam Iran, dan semua larangan terkait masuk atau transit melalui wilayah negara anggota PBB yang sebelumnya diberlakukan di sejumlah negara Iran, warga, dan pejabat militer, semuanya otomatis diberhentikan,” tulis Kemenlu Iran lewat pernyataan pers tengah malam waktu setempat, 18 Oktober 2020.

Meskipun mendapat tentangan AS, embargo senjata konvensional yang telah berlangsung lama yang diberlakukan terhadap Iran telah berakhir sejalan dengan ketentuan kesepakatan nuklir penting antara Iran dan kekuatan dunia.

Larangan 13 tahun yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB berakhir sebagai bagian Resolusi 2231 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Ini perjanjian yang ditandatangani pada 2015 yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan untuk membatasi program nuklirnya.

Berakhirnya embargo berarti Iran secara hukum akan dapat membeli dan menjual senjata konvensional, termasuk rudal, helikopter dan tank.

Kemenlu Iran mengatakan negara itu sekarang dapat memperoleh senjata dan peralatan yang diperlukan dari sumber mana pun tanpa batasan hukum, dan semata-mata berdasarkan kebutuhan pertahanannya .

Namun, Iran mandiri dalam pertahanan militernya. Senjata yang tidak konvensional, senjata pemusnah massal dan pembelian senjata konvensional tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Negara mereka.

AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018, memberlakukan gelombang sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga telah menggunakan segala cara dalam kekuatannya untuk mencegah efektifnya kesepakatan nuklir itu, dan berusaha menghentikan pencabutan embargo senjata terhadap Iran.

Tetapi mayoritas besar negara anggota DK PBB sekali lagi menolak tawaran tersebut, dengan mengatakan tidak ada proses untuk mengembalikan sanksi yang dimulai karena langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum.