TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan Armenia menuduh Azerbaijan melanggar gencatan senjata di wilayah Nagarno-Karabakh dengan menembakkan peluru artileri dan roket.

Mengutip VOA NEWS, pesan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Armenia lewat cuitan Twitter.

"Lagi, melanggar gencatan senjata kemanusiaan, musuh menembakkan peluru artileri ke arah utara dari 00:04 hingga 02:45, dan menembakkan roket ke arah selatan dari 02:20 hingga 02:45," lapor jurnalis Shushan Stepenyan.

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan di Nagarno-Karabakh: PM Armenia Akui Ada Banyak Korban

Baca juga: Pasukan MIliter Pakistan Dukung Penuh Azerbaijan di Nagarno-Karabakh

Sementara, sejauh ini Azerbaijan tidak memberikan reaksi apa pun.

"Republik Armenia dan Republik Azerbaijan telah menyetujui gencatan senjata kemanusiaan pada 18 Oktober pukul 00.00 waktu setempat," kata Kementerian Luar Negeri Armenia Sabtu malam.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengeluarkan pernyataan yang sama.

Pengumuman itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Armenia dan Azeri.

Lavrov dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sama-sama menekankan bahwa gencatan senjata harus diawasi dengan ketat oleh kedua belah pihak.

Baca juga: Armenia dan Azerbaijan Sepakat Gencatan Senjata Baru di Nagorno-Karabakh

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan di Nagarno-Karabakh: PM Armenia Akui Ada Banyak Korban

Sebelumnya pada Sabtu, Azerbaijan dan Armenia saling menuduh melakukan serangan baru.

Ini dinilai sebagai indikasi lebih lanjut bahwa kekerasan telah meningkat di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan yang melanggar gencatan senjata yang ditengahi Rusia yang berlaku seminggu yang lalu.

Pihak berwenang di Azerbaijan mengatakan serangan rudal Armenia di kota Ganja menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 50 lainnya pada Sabtu dini hari.

Sementara Armenia menuduh Azerbaijan melakukan lebih banyak penembakan.

Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan bahwa kota Ganja dan Mingachevir diserang dengan rudal yang ditembakkan dari dua lokasi di Armenia.

Baca juga: Armenia Siapkan Kasus Hukum Pelibatan Petempur Sipil Asing oleh Azerbaijan

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan: Jumlah Korban Meningkat, Ribuan Orang Tinggalkan Rumah Mereka

Menurut sumber resmi di Azerbaijan, serangan rudal hari Sabtu menghancurkan setidaknya 20 bangunan tempat tinggal di Ganja, kota terbesar kedua di negara itu.

Kementerian Pertahanan Armenia membantah melakukan serangan itu dan menuduh Azerbaijan terus menyerang daerah berpenduduk di Nagorno-Karabakh, termasuk kota terbesarnya, Stepanakert.

Kementerian luar negeri Armenia mengatakan tiga warga sipil terluka dalam kebakaran akibat serangan Azerbaijan.

Armenia juga menuduh Azerbaijan menerbangkan drone di atas permukiman Armenia, menyerang instalasi militer, dan merusak infrastruktur sipil.

Sementara itu UNICEF pada Sabtu menyerukan untuk gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, UNICEF menyatakan, anak-anak telah terbunuh, terluka dan terlantar akibat pertempuran, memaksa mereka untuk menanggung berminggu-minggu "trauma psikologis ekstrim dan tekanan."

“Anak-anak, keluarga dan fasilitas sipil yang mereka andalkan harus dilindungi, sejalan dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Penghentian penuh permusuhan adalah demi kepentingan terbaik semua anak," kata pernyataan itu.

Baca juga: Dua Tokoh Populer Armenia Tewas di Tengah Perang Nagorno-Karabakh

Baca juga: PM Armenia Tuding Turki Manfaatkan Perang Negaranya dengan Azerbaijan

Pertempuran yang sedang berlangsung antara Azerbaijan dan Armenia meletus 27 September dan telah menewaskan ratusan orang.

Perang antara keduanya menandai eskalasi terbesar dari konflik puluhan tahun di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri sejak gencatan senjata tahun 1994.

Wilayah yang didominasi etnis Armenia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Azerbaijan pada tahun 1991 selama runtuhnya Uni Soviet.

Hal itu memicu perang yang merenggut nyawa sebanyak 30.000 orang sebelum gencatan senjata tahun 1994.

Namun, kemerdekaan itu tidak diakui secara internasional.  

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)