TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha janji akan mencabut penetapan keadaan darurat jika situasi mereda.

Pemerintah memberlakukan keadaan darurat mulai pekan kemarin untuk menghentikan protes anti-pemerintah yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

Tetapi, kebijakan tersebut justru memicu unjuk rasa lebih besar.

Mengutip The Guardian, Prayuth Chan-o-cha, yang juga mantan Jenderal Angkatan Darat yang pertama kali berkuasa dalam kudeta 2014, mengatakan ia bergerak untuk meredakan situasi.

Baca juga: PM Thailand Prayuth Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Mundur

Baca juga: Situasi Terbaru Thailand: Demo Kian Panas, 4 Kantor Media Diinvestigasi, Investor Mulai Angkat Kaki

Saat dia berbicara, puluhan ribu orang berbaris di Gedung Pemerintah.

Para pemimpin protes menolak tawarannya dan mengumumkan tenggat waktu tiga hari untuk pengunduran dirinya.

Selama tiga bulan terakhir, demonstrasi telah terjadi di seluruh Thailand.

Demo dipimpin oleh orang-orang muda yang menentang monarki yang kuat.

Para pemimpin protes mengejutkan banyak pengamat dengan mempertaruhkan hukuman penjara yang lama untuk menuntut kekayaan dan kekuasaan keluarga kerajaan dibatasi.

Baca juga: Beritakan Aksi Anti-Pemerintah, Kantor Berita Ini Ditutup Pemerintah Thailand

Pekan lalu, pihak berwenang mencoba menghentikan protes dengan memberlakukan keputusan darurat di ibu kota yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Keadaan diperparah dengan larangan publikasi berita atau informasi online yang "dapat menimbulkan ketakutan" atau "mempengaruhi keamanan nasional".

Puluhan orang, termasuk para pemimpin protes, telah ditangkap.

Baca juga: Polisi di Thailand Selidiki Media atas Liputan Protes, Diduga Ada Konten yang Pengaruhi Keamanan

Bagaimana pun, tindakan tersebut justru memicu demonstrasi yang lebih besar.

Langkah tersebut juga mendorong pengunjuk rasa untuk menggunakan taktik kucing dan tikus untuk mengakali polisi.

Menggunakan layanan pesan terenkripsi, para demonstran mengumumkan aksi unjuk rasa dalam waktu singkat, dan berkumpul di berbagai lokasi di seluruh Bangkok.

Massa Turun ke Jalan, Polisi Tembakkan Water Cannon

Pada hari Jumat, polisi menembakkan water cannon atau meriam air untuk membubarkan ribuan orang yang berkumpul di ibu kota, termasuk siswa sekolah.

Semprotan water cannon semakin memicu kemarahan di antara pengunjuk rasa, dan mendorong puluhan ribu orang turun ke jalan selama akhir pekan.

Pekan lalu, pihak berwenang mencoba menghentikan protes dengan memberlakukan keputusan darurat di ibu kota yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Keadaan diperparah dengan larangan publikasi berita atau informasi online yang "dapat menimbulkan ketakutan" atau "mempengaruhi keamanan nasional".

Puluhan orang, termasuk para pemimpin protes, telah ditangkap.

Baca juga: Terima Wisatawan Asing, Thailand Resmi Buka Pariwisata Setelah 7 Bulan Terhenti Akibat Pandemi

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu kemarin, Prayuth menuduh minoritas pengunjuk rasa melakukan "serangan brutal" terhadap polisi pada Jumat lalu.

Dia juga mengakui bahwa Thailand “tidak akan mencapai masyarakat yang lebih baik melalui penggunaan meriam air”.

"Saya saat ini sedang bersiap untuk mencabut keadaan darurat parah di Bangkok dan akan segera melakukannya jika tidak ada insiden kekerasan," katanya.

Suara para pengunjuk rasa telah didengar, ia berkata: "Sekarang saatnya bagi mereka untuk membiarkan pandangan mereka didamaikan dengan pandangan segmen lain dari masyarakat Thailand melalui perwakilan mereka di parlemen."

 Sesi darurat akan diadakan minggu depan di parlemen, yang majelis tingginya sepenuhnya ditunjuk oleh mantan junta Prayuth.

Demonstran menolak komentarnya.

Baca juga: Buntut Demonstrasi Anti-Pemerintah Thailand, TV Online Diberedel agar Tak Meliput Aksi

“Pertarungan kita belum berakhir selama dia tidak mengundurkan diri. Jika dalam tiga hari dia tidak mengundurkan diri, dia akan menghadapi orang-orang lagi,” kata Patsaravalee Tanakitvibulpon, seorang pemimpin protes.

Hanya beberapa jam kemudian dia ditangkap.

Selain tuntutan untuk reformasi monarki dan pengunduran diri perdana menteri, pengunjuk rasa juga menyerukan konstitusi baru, yang menurut mereka tidak adil dalam pemilihan umum tahun lalu yang menguntungkan Prayuth.

Setidaknya 80 orang telah ditangkap karena ikut serta dalam demonstrasi, menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.

Baca juga: Demo Thailand: Protes Anti Pemerintah Terus Berlanjut, 77 Stasiun Kereta di Bangkok Ditutup

Ini termasuk tiga orang yang didakwa di bawah undang-undang yang jarang digunakan yang melarang "kekerasan terhadap ratu" setelah sekelompok orang mencemooh iring-iringan mobil kerajaan yang membawa Ratu Suthida pekan lalu.

Tuduhan tersebut membawa kemungkinan hukuman mati jika nyawanya dianggap terancam.

Lainnya telah didakwa dengan penghasutan, yang membawa hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)