TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha janji akan mencabut penetapan keadaan darurat jika situasi mereda.

Pemerintah memberlakukan keadaan darurat mulai pekan kemarin untuk menghentikan protes anti-pemerintah yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

Tetapi, kebijakan tersebut justru memicu unjuk rasa lebih besar.

Mengutip The Guardian, Prayuth Chan-o-cha, yang juga mantan Jenderal Angkatan Darat yang pertama kali berkuasa dalam kudeta 2014, mengatakan ia bergerak untuk meredakan situasi.

Baca juga: PM Thailand Prayuth Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Mundur

Baca juga: Situasi Terbaru Thailand: Demo Kian Panas, 4 Kantor Media Diinvestigasi, Investor Mulai Angkat Kaki

Saat dia berbicara, puluhan ribu orang berbaris di Gedung Pemerintah.

Para pemimpin protes menolak tawarannya dan mengumumkan tenggat waktu tiga hari untuk pengunduran dirinya.

Selama tiga bulan terakhir, demonstrasi telah terjadi di seluruh Thailand.

Demo dipimpin oleh orang-orang muda yang menentang monarki yang kuat.

Para pemimpin protes mengejutkan banyak pengamat dengan mempertaruhkan hukuman penjara yang lama untuk menuntut kekayaan dan kekuasaan keluarga kerajaan dibatasi.

Baca juga: Beritakan Aksi Anti-Pemerintah, Kantor Berita Ini Ditutup Pemerintah Thailand

Pekan lalu, pihak berwenang mencoba menghentikan protes dengan memberlakukan keputusan darurat di ibu kota yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Keadaan diperparah dengan larangan publikasi berita atau informasi online yang "dapat menimbulkan ketakutan" atau "mempengaruhi keamanan nasional".

Puluhan orang, termasuk para pemimpin protes, telah ditangkap.

Baca juga: Polisi di Thailand Selidiki Media atas Liputan Protes, Diduga Ada Konten yang Pengaruhi Keamanan

Bagaimana pun, tindakan tersebut justru memicu demonstrasi yang lebih besar.