TRIBUNNEWS.COM, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte lebih memilih kesepakatan antar-pemerintah (government-to-government) dalam pembelian vaksin Covid-19 untuk mencegah risiko korupsi.

Duterte juga menegaskan, Filipina tidak akan memohon akses ke negara lain untuk mendapat vaksin.

Filipina, dengan populasi lebih dari 108 juta orang ,dan termasuk negara yang memiliki  jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Asia, dianggap sebagai lokasi yang cocok untuk uji klinis dan pasar besar untuk produsen vaksin global.

"Izinkan saya memberi tahu semua orang, bahwa kami tidak akan memohon-mohon, kami akan membayar," kata Duterte dalam disiarkan televisi mingguan.

"Kepada pemerintah China, Anda tidak perlu mencari mitra, kita dapat menjadikannya pemerintah-ke-pemerintah," jelasnya.

Pemimpin Filipina itu kemudian mengatakan bahwa sementara China dan Rusia tampaknya berada di depan dalam pengembangan vaksin, tapi negara mana pun yang mengajukan tawaran terbaik dapat dipilih.

Sinovac Biotech China dapat memulai uji klinis tahap akhir vaksinnya di Filipina pada awal bulan depan, dengan badan obat-obatan untuk mengevaluasi penerapannya.

Baca juga: BREAKING NEWS:Erick Thohir Pastikan 3 Juta Vaksin Covid-19 Tiba November

Otoritas Filipina juga sedang mengevaluasi vaksin Covid-19 dari Institut Penelitian Gamaleya Rusia dan Janssen Johnson & Johnson untuk uji klinis tahap akhir dan dalam pembicaraan dengan pembuat obat Pfizer Inc dan Moderna Inc sebagai pemasok potensial.

Vaxine Pty Ltd Australia juga telah menyatakan minatnya untuk mengadakan uji klinis.

Filipina awalnya telah mengalokasikan  400 juta dolar AS untuk membeli 40 juta dosis untuk 20 juta orang Filipina, sebagai bagian dari rencana Duterte untuk mengomukulasi seluruh populasi.

Sejauh ini sebanyak 371.630 kasus Covid-19 dan  7.039 kasus kematian.

Filipina tercatat memiliki jumlah kasus dan korban jiwa tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. (Reuters/AFP/Channel News Asia)