TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan tak akan mengundurkan diri dalam pertemuan khusus di parlemen pada Selasa (27/10/2020) untuk membahas protes berbulan-bulan.

"Saya tidak akan lagi dari masalah," kata Prayuth yang dikutip Tribunnews dari Al Jazeera.

"Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," tegasnya.

Puluhan ribu orang turun ke jalan sejak pertengahan Juli kemarin.

Demo tersebut menjadi tantangan terbesar pemerintahan monarki Thailand.

Baca juga: Uniknya Suku Kayan di Thailand, Cincin di Leher Jadi Lambang Kecantikan

Baca juga: Baleg DPR: Jika Tak Ada Omnibus Law Indonesia Ketinggalan dari Malaysia dan Thailand

Prayuth mengatakan, aksi unjuk rasa, yang dia sebut sebagai protes ilegal, perlu dikendalikan.

"Meski rakyat memiliki kebebasan untuk memprotes berdasarkan Konstitusi, pihak berwenang perlu mengendalikan protes ilegal," kata PM Thailand.

"Kami tidak ingin melihat bentrokan atau kerusuhan di negara ini," tambahnya.

Prayuth menuduh beberapa pengunjuk rasa melakukan "tindakan yang tidak pantas".

Baca juga: Video Viral, Raja Thailand Puji Pendemo Pro-Monarki, Hal yang Sangat Jarang Terjadi

Ini Kata Oposisi Thailand

Secara terpisah, anggota parlemen dari oposisi mengatakan kepada Prayuth untuk berhenti bersembunyi dan mundur.

Para pengkritiknya menegaskan, Prayuth merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang dia rebut pada 2014 lalu.

Pihak oposisi menyebut pemungutan suara itu tidak adil.

Baca juga: Liburan ke Thailand Kini Wajib Pakai Visa Turis Khusus, Ini 6 Hal yang Wajib Diketahui Wisatawan

"Anda telah berkuasa selama enam setengah tahun, lima tahun di bawah kudeta Anda dan satu setengah tahun ketika Anda memperoleh keuntungan dari konstitusi yang tidak demokratis," kata Sekretaris Partai Oposisi Prasert Jantararuangthong.