TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Negosiasi perpanjangan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) untuk produk ekspor Indonesia (RI) ke Amerika Serikat (AS) dinilai berlangsung lama.

Negosiasi GSP melalui proses peninjauan United States Trade Representative (USTR) sekiranya 2,5 tahun atau sejak Maret 2018.

Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi mengakui banyak terjadi permasalahan sebelumnya,  satu di antaranya dalam proses peninjau item.

Baca juga: Jelang Pilpres AS, Dubes Lutfi Yakin Hubungan RI - AS Tetap Erat

Ia menjelaskan bahwa proses yang berlangsung lama diakuinya terkait sistem perdagangan di masa lalu, dimana masing-masing negara punya keyakinan agar dapat membeli sedikit mungkin dan menjual sebanyak mungkin dengan negara lain.

"Yang kita hadapi saat ini adalah era kolaborasi," ujar Dubes Lutfi dalam konferensi pers daring, Senin (2/11/2020).

Ia menjelaskan GSP bagi Indonesia saat ini diperpanjang tanpa ada pengecualian.

Baca juga: Akademisi: Siapapun Presiden Terpilih AS, Indonesia Harus Berdaptasi

GSP merupakan program yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

Dubes Lutfi tidak menampik kemungkinan GSP tidak diperpanjang lagi kalau payung dari GSP diputuskan oleh kongres AS untuk tidak diperpanjang.

Namun dirinya meyakini AS akan terus memperpanjang GSP sebagai bagian dari diplomasi dan politik untuk merangkul negara-negara yang sama-sama memiliki nilai persamaan demokrasi dengan AS.

Baca juga: Jelang Pemungutan Suara Pilpres AS, Joe Biden Memimpin di Survei

"Kalau kita tidak punya nilai persamaan hukum, demokrasi, kebebasan memilih, dan menjunjung tinggi hukum. Kita tidak akan bisa mendapatkan GSP," ujar Dubes.

"Saya berkeyakinan mereka akan memperpanjang sebagai bagian dari diplomasi dan politik AS untuk merangkul negara-negara yang mempunyai cara berpikir sama dengan kita," lanjutnya

Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara di Asia yang memperoleh fasilitas GSP dari Amerika Serikat pada periode ini.