TRIBUNNEWS.COM - Donald Trump nyaris mengakui kekalahannya dalam pilpres Amerika 2020, namun dengan cepat menyesuaikan kata-katanya saat kalimatnya tertuju pada pengakuan formal kemenangan Joe Biden.

Seperti yang dilansir The Guardian, Donald Trump muncul secara formal untuk pertama kalinya sejak deklarasi kemenangan Biden.

Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih untuk memberikan informasi terbaru tentang Operation Warp Speed, upaya membuat vaksin untuk Covid-19.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Mike Pence dan koordinator satuan tugas virus corona Deborah Birx, berlangsung satu hari setelah AS mencatat rekor harian lebih dari 160.000 kasus baru.

Saat pidato, tampak Donald Trump "keceplosan" saat ia membicarakan kemungkinan lockdown di bawah pemerinahan Joe Biden.

Baca juga: Kalah Pilpres AS, Pakaian Patung Lilin Donald Trump di Madame Tussauds London Diganti Baju Golf

Baca juga: 6 Hal yang Bisa Dilakukan Donald Trump di 2 Bulan Terakhir Jabatannya, Termasuk Menghasilkan Uang

"Idealnya kami tidak mau lockdown," ujar sang presiden di hadapan para reporter di Rose Garden.

"Aku tidak akan melakukannya, pemerintahan ini jelas tidak akan melakukan lockdown."

"Semoga ..... (pemerintahan selanjutnya, red) apapun yang terjadi di masa depan, siapa yang tahu pemerintahan yang mana yang menjalankan."

"Aku rasa waktu yang akan menjawabnya, tapi aku bisa yakinkan pemerintahanku ini tidak akan lockdown."

Sementara itu, Donald Trump masih memiliki waktu 2 bulan sebelum akhirnya presiden terpilih Joe Biden dilantik.

Di masa transisi ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Donald Trump, di antaranya:

1. Mengeluarkan perintah eksekutif

Meski perubahan besar pada undang-undang membutuhkan pemungutan suara di Kongres - yang kemungkinan besar tidak akan terjadi - ada beberapa hal yang dapat Trump lakukan dengan goresan penanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, 'bebek pincang' telah digunakan oleh Presiden untuk membuat perintah untuk membatasi tindakan presiden selanjutnya.

Misalnya, salah satu tindakan terakhir Obama saat menjabat adalah menetapkan lima monumen nasional baru - melindungi 550 juta hektar tanah dan air, karena khawatir Trump akan memangkas peraturan lingkungan.

Sementara itu, dikabarkan rencana terakhir Trump yaitu membuat aturan yang lebih ketat tentang visa imigran.

Perintah lain yang diperdebatkan yaitu penyalurkan dana Covid-19 kepada orang tua di daerah di mana distrik sekolah ditutup, yang dapat digunakan untuk pendidikan swasta.

Biden dapat membatalkan perintah eksekutif Trump ketika dia menjabat, tetapi perlu waktu untuk melakukannya.

2. Memberi pengampunan

Biasanya, presiden yang akan segera keluar menggunakan minggu-minggu terakhir mereka di kantor untuk memberikan pengampunan.

Misalnya Obama meringankan 330 hukuman pada hari terakhirnya menjabat - yang terbanyak dalam catatan - meskipun dia telah menggunakan kekuasaan dengan bijak untuk sebagian besar masa kepresidenannya.

Banyak dari mereka yang diampuni atau diringankan hukumannya oleh Obama adalah pelaku narkoba yang menurutnya mendapat hukuman yang tidak adil.

Namun di minggu-minggu terakhirnya, Obama juga mengeluarkan grasi kepada whistleblower Chelsea Manning Wikileaks.

Sementara itu, Trump sebelumnya telah menggunakan kuasa pengampunan Presiden untuk memaafkan teman dan sekutu politiknya, termasuk pembunuh bayaran Roger Stone dan penipu kampanye Dinesh D’Souza.

Daftar pengampunan Trump dapat mencakup orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan yang terkait dengan kampanyenya tahun 2016, atau seruan ke Ukraina yang menyebabkan pemakzulannya.

Bisa juga termasuk orang-orang yang diduga melakukan kejahatan yang terkait dengan kepentingan bisnisnya.

Meski begitu, Trump selalu berpendapat bahwa dia memiliki kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri, dia men-tweetnya beberapa kali.

3. Menghasilkan uang

Salah satu aspek paling tidak biasa dari Kepresidenan Trump adalah penggunaan kantornya untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri.

Misalnya, Trump sering menghabiskan waktu di hotel dan resor golf miliknya sendiri.

Kapan pun dia melakukannya, bukan hanya dirinya yang harus tinggal di sana, melankan seluruh lantai harus dipesan untuk perlindungan dan staf dinas rahasia.

Di bawah aturan antikorupsi, Pemerintah tidak dapat menerima diskon dari tarif standar untuk kamar-kamar tersebut - mereka harus membayar penuh.

Sebuah laporan Washington Post pada bulan Agustus memperkirakan bisnis Trump telah membebankan pembayar pajak $ 900.000 selama masa Kepresidenannya.

Demikian pula, ketika pejabat asing mengunjungi Amerika Serikat, mereka diarahkan untuk menginap di Trump International Hotel, yang merupakan tempat menginap yang sangat, sangat mahal dan sumber uang bagi Presiden.

Begitu dia keluar dari jabatannya, kemungkinan besar Presiden akan menghadapi tuntutan hukum.

Kemungkinan tuntutan itu adalah karena menggunakan kantor untuk keperluan keuangan pribadi, ada undang-undang yang melarang hal semacam itu.

4. Memecat orang

Poin ini sudah dimulai.

Beberapa hari lalu beberapa pejabat tinggi di Militer AS - termasuk Menteri Pertahanan - telah dipecat dan diganti dengan loyalis Trump.

Ada sejumlah alasan mengapa Trump ingin mengguncang stafnya.

Bisa jadi dia hanya membalas dendam kecil-kecilan pada orang-orang yang dia anggap bersalah padanya , dan itu daftar yang panjang.

Hal lainnya mungkin karena dia meningkatkan CV teman-temannya, memberi mereka pekerjaan tingkat tinggi selama beberapa bulan sehingga saat seorang Republikan berada di Gedung Putih, akan lebih mudah untuk membuat mereka dikonfirmasi oleh Kongres untuk pekerjaan tingkat tinggi.

Kemungkinan ketiga, dan yang paling menakutkan, adalah bahwa Trump mengisi posisi-posisi kunci dengan "yes men" dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan meski kalah dalam pemilihan.

Belum ada yang menyebutnya sebagai percobaan kudeta, tetapi jika Trump akan melakukan kudeta, orang pertama yang ingin ia pastikan berada di pihaknya adalah pihak militer.

5. Memberi perintah kepada militer

Trump masih menjadi Panglima Angkatan Bersenjata AS setidaknya selama 68 hari lagi.

Sekarang, diperlukan persetujuan Kongres untuk secara resmi menyatakan perang terhadap negara lain.

Namun di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang, Presiden dapatmengerahkan pasukan untuk melakukan tindakan militer hingga 60 hari tanpa persetujuan.

Jadi secara teknis, Presiden masih bisa mengeluarkan perintah kepada militer dan berkomitmen untuk bertindak di negara lain selama beberapa bulan sebelum lengser.

Perwira militer hanya bisa megelak perintah jika mereka yakin bahwa perintah itu "ilegal" atau "tidak bermoral".

Bahkan dalam situasi itu, satu-satunya pilihan mereka adalah mundur dan membiarkan orang lain melaksanakan perintah tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)