Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengamankan mayoritas kursi di parlemen Myanmar sehingga dapat membentuk pemerintahan selanjutnya, menurut hasil pemilu terkini.

Sejauh ini, NLD telah mendapatkan 346 kursi di parlemen, lebih dari 322 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Hasil pemilu ini keluar setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi tersebut mengklaim menang berdasar hasil awal pemilu.

Namun, oposisi yang didukung oleh militer menuntut digelarnya pemilu ulang.

Sebelum pengumuman hasil pemilu hari ini, sejumlah pemimpin negara-negera di dunia, seperti India dan Jepang, telah memberikan selamat atas kemenangan NLD.

Pemilu ini dipandang sebagai dukungan untuk NLD dan Suu Kyi setelah krisis Rohingya.

NLD tetap populer di dalam negeri, tetapi mendapat kecaman keras di seluruh dunia terkait respons Suu Kyi menanggapi krisis tersebut.

Ratusan umat Muslim dari etnis Rohingya melarikan diri akibat tindakan keras militer - yang digambarkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis - pada 2017.

Tentara di Myanmar mengatakan mereka menargetkan milisi, sebuah tanggapan yang dibela Suu Kyi.

Pencabutan hak warga Rohingya telah membuat pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu.

Apa hasil pemilu yang disengketakan?

Para pemilih Myanmar pergi ke tempat pemungutan suara pada Minggu (08/11). Pejabat pemilu belum mengeluarkan hasil resmi karena suara masih dihitung. Adapun 64 dari 416 kursi masih belum diumumkan pemenangnya.

NLD mengklaim kemenangan segera setelah pemungutan suara digelar pada Minggu, seraya mengatakan pihaknya memprediksi bakal memenangkan jumlah kursi yang lebih dari cukup untuk membentuk pemerintahan.

Tetapi oposisi, yang didukung oleh militer Myanmar, menuduh pemerintah melakukan penyimpangan, meski hanya memberikan sedikit bukti.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (11/11), Union Solidarity and Development Party mengatakan tidak mengakui hasil pemilu dan meminta pihak berwenang untuk mengadakan "pemilihan yang bebas, adil, tidak memihak dan bebas dari kampanye yang tidak adil".