TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Skotlandia pada Selasa (24/11/2020) lalu dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang menggratiskan produk khusus menstruasi atau datang bulan untuk semua masyarakat.

Dengan ini, Skotlandia akan menjadi negara pertama yang memberikan tampon dan pembalut gratis bagi siapa pun yang membutuhkan.

Dilansir SCMP, RUU Produk Menstruasi atau The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill diajukan oleh juru bicara Kesehatan Tenaga Kerja, Monica Lennon, di hadapan parlemen. 

RUU itu akan memberikan hak legal untuk semua wanita agar bisa mendapatkan produk khusus menstruasi seperti tampon dan pembalut secara cuma-cuma.

Baca juga: Perhatikan, Ini Penyebab Test Pack Negatif Meski Sudah Telat Datang Bulan

Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Skotlandia harus membuat skema nasional untuk memastikan siapapun yang membutuhkan produk itu mendapatkannya secara gratis.

Sekolah hingga universitas juga dipastikan menyediakan berbagai produk untuk wanita ini tanpa dipungut biaya.

Nantinya, semua sekolah, perguruan tinggi, dan universitas akan diminta untuk menyimpan stoknya di kamar mandi.

RUU itu juga akan memberikan kekuasaan kepada pemerintah Skotlandia untuk meminta badan publik lainnya menyediakan produk datang bulan secara gratis di kantor.

"Bangga untuk memilih undang-undang yang inovatif ini, menjadikan Skotlandia negara pertama di dunia yang menyediakan produk datang bulan gratis untuk semua yang membutuhkannya," kata Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon dalam cuitannya.

Lennon mengatakan, RUU itu adalah bagian dari undang-undang yang praktis dan progresif.

UU ini menurutnya penting terlebih didorong pandemi Covid-19, sebagaimana dilaporkan Press Association.

"Datang bulan tidak berhenti karena pandemi dan pekerjaan untuk meningkatkan akses ke tampon penting, pembalut dan dapat digunakan kembali tidak pernah lebih penting," katanya.

"Mengenai masalah datang bulan, saya sangat bangga bahwa Skotlandia memimpin dan kami telah bergerak dengan sangat cepat dalam waktu singkat," tambahnya.

Dilansir Forbes, tujuan RUU ini adalah untuk menghilangkan 'kemiskinan menstruasi' sehingga orang memiliki akses ke produk menstruasi yang diperlukan, menurut anggota Partai Buruh Monica Lennon. 

Lennon memperkenalkan undang-undang tersebut pada April 2019.

Hampir sepertiga wanita di Inggris yang berusia 14 hingga 21 tahun kesulitan mendapatkan produk menstruasi selama lockdown Covid-19.

Ini merupakan hasil survei pada Mei lalu oleh badan amal anak-anak internasional, Plan International UK.

Sebenarnya, Inggris membuat produk menstruasi gratis di semua sekolah sejak tahun lalu.

Sayangnya, dampak dari langkah tersebut berkurang karena sekolah ditutup sejak pandemi.

Survei menemukan, satu dari lima wanita mengaku kesulitan mendapatkan produk menstruasi.

Baca juga: Tak Nyaman Saat Menstruasi, Ada 7 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi

Baca juga: Manfaat Minyak Pala untuk Kesehatan, Ampuh Meredakan Stres sampai Atasi Kram Menstruasi

Tahun lalu, 35 negara bagian di AS memiliki "Pink Tax" atau "Pajak Tampon (Tampon Tax)", menurut laporan Asosiasi Medis Wanita Amerika.

Dengan aturan tersebut, produk kebersihan wanita seperti tampon dan pembalut dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan.

Sebab, produk-produk khusus datang bulan itu dianggap bukan barang esensial atau kebutuhan dasar.

Seperti yang dicatat dalam laporan itu, kupon makanan tidak mencakup produk datang bulan dan sekolah serta penjara baru saja mulai meningkatkan aksesibilitas.

Selain karena biaya, mereka tidak menemukannya di toko atau tidak bisa meninggalkan rumah selama lockdown.

Skotlandia, sebagai negara konstituen Britania Raya, memiliki parlemen modernnya sendiri sejak 1999 setelah referendum devolusi dua tahun sebelumnya.

Pemerintah Skotlandia menanggulangi masalah negara yang telah diserahkan dari parlemen di Westminster.

Masalah negara yang dimaksud antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan, urusan pedesaan, perumahan, lingkungan, advokasi dan nasihat konsumen, transportasi dan perpajakan.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)