Israel Menugaskan UEA untuk Kelola Jalur Gaza Pascaperang
UEA dan Israel sepakat bahwa emirat Teluk itu akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang, Israel Hayom melaporkan pada 22 Januari.
Editor: Muhammad Barir
Israel Menugaskan UEA untuk Atur Gaza Pascaperang
TRIBUNNEWS.COM- UEA dan Israel sepakat bahwa emirat Teluk itu akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang, Israel Hayom melaporkan pada 22 Januari.
Konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mengoperasikan koridor Netzarim untuk mengendalikan pengungsi Palestina yang kembali ke rumah mereka di jalur utara.
Beberapa pihak mengusulkan Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki atas nama Israel, diberi tugas untuk mengendalikan jalur tersebut jika gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku.
Namun, kedua negara sepakat bahwa UEA akan mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut hanya setelah ada “undangan” dari Palestina.
Kesepakatan itu muncul setelah Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer mengatakan di Knesset pada hari Rabu bahwa setiap inisiatif untuk pemerintahan Gaza yang dianggap datang atas nama Israel akan dianggap tidak sah. "Itu akan gagal begitu saja," katanya.
Dermer menambahkan bahwa Israel sedang “mengerjakannya, dan [dia] adalah mitra dalam pekerjaan ini terkait dengan hari berikutnya di Gaza.”
"Karena ini adalah rencana Israel, kita perlu memanfaatkan Amerika Serikat dan pasukan di kawasan itu, dan saya sangat optimis bahwa pengelolaan di Gaza akan dapat dicapai 'sehari setelahnya' sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu]. Kita akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak," kata Dermer.
Israel Hayom menulis bahwa UEA akan menyediakan tata kelola dan kemungkinan keamanan sambil membangun kembali masyarakat Gaza sedemikian rupa sehingga tidak dapat “menimbulkan ancaman bagi Israel lagi.”
Sebelum dimulainya genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, UEA mengoperasikan rumah sakit dan pabrik desalinasi di jalur tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa baik Hamas maupun PA tidak akan diizinkan memerintah Gaza.
Pada tanggal 23 Januari, Axios melaporkan bahwa sebuah konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mulai mengoperasikan pos pemeriksaan tentara Israel di koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi dua bagian – utara dan selatan dalam beberapa hari mendatang.
Menurut dua pejabat Israel dan seorang sumber yang memiliki pengetahuan langsung, para kontraktor tersebut akan mengerahkan penjaga bersenjata ke daerah kantong itu.
Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel untuk mengakhiri pertempuran di jalur tersebut, warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza utara dengan mobil mereka hanya boleh melewati satu jalan dan harus diperiksa di pos pemeriksaan di koridor Netzarim yang dioperasikan oleh pihak ketiga.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.