Sejauh ini, terdapat sekitar 3.000 tentara AS di Irak, dan sekitar 4.500 tentara AS di Afghanistan.

Menurut laporan Departemen Pertahanan, perang di Afghanistan, Irak dan Suriah telah menyedot anggaran AS lebih dari $ 1,57 triliun sejak serangan 9/11.

Jenderal Llyod Austin Calon Kuat Menteri Pertahanan AS

Di Washington, mulai terjadi tarik menarik siapa yang akan memimpin Pentagon di pemerintahan Biden-Harris.

Pensiunan bintang empat Angkatan Darat AS, Lloyd Austin, muncul sebagai kandidat kuat. Ia jenderal penuh yang berlatar AfroAmerika.

Dikutip Politico.com, Biden dilaporkan telah memilih Austin untuk menjabat sebagai pemimpin berikutnya dari Departemen Pertahanan AS.

Laporan itu juga mencatat Biden telah mempertimbangkan Jeh Johnson, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Keamanan Dalam Negeri dari 2013 hingga 2017.

Tapi Austin akhirnya dipilih sebagai akibat dari kaitan Johnson dengan kebijakan perluasan penahanan keluarga dan deportasi imigran ilegal, kebijakan di era Trump.

Seorang mantan pejabat pertahanan mengatakan, tim Biden merasa Austin sejauh ini adalah pilihan paling aman untuk job itu, dibandingkan Johnson dan Michèle Flournoy.

Pengungkapan itu datang hanya beberapa jam setelah laporan muncul pada hari sebelumnya Biden akan secara resmi mengumumkan pilihannya pada Jumat.

Senator Bennie Thompson (D-MO), anggota Kongres Kaukus Hitam, sebelumnya mengatakan dibutuhkan lebih banyak orang Afrika-Amerika di cabinet Biden-Harris.

Terlepas pandangan Austin sebagai pilihan "aman" di antara para kandidat lain, Austin masih harus menghadapi perjuangan berat terkait status masa pensiunnya.

Syarat konstitusional menyebutkan, pejabat militer terpilih di jabatan menteri, harus sudah pensiun setidaknya tujuh tahun sebelum diangkat ke posisi seperti itu.

Austin belum genap tujuh tahun lepas dinas dari AD AS. Namun preseden sebelumnya sudah ada, yaitu ketika Jim Mattis diangkat sebagai Menhan AS. Ia juga belum genap 7 tahun lepas dinas.

Namun, sekarang muncul sentimen menentang penerbitan kelonggaran tersebut. Aturan tujuh tahun telah diterapkan sebagai upaya memastikan kontrol sipil atas pertahanan AS.(Tribunnews.com/Sputniknews/Politico/xna)