TRIBUNNEWS.COM - Israel dan Maroko pada Kamis (10/12/2020) sepakat menormalisasi hubungan dengan ditengahi Amerika Serikat.

Sehingga, kini Maroko menjadi negara Arab keempat yang memperbaiki hubungan dan mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam empat bulan terakhir.

Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden AS Donald Trump setuju mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Raja Maroko memuji pengakuan 'bersejarah' AS atas kedaulatan Sahara Barat.

Pengadilan Kerajaan Maroko mengatakan AS akan membuka konsulat di Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatannya.

"Ini adalah Amerika Serikat yang sekarang menjadi satu-satunya negara Barat yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat," lapor reporter Al Jazeera, Kimberly Halkett dari Washington, DC.

Baca juga: Menko Luhut dan Erick Thohir ke Arab Saudi, Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi

Baca juga: Raja Mohammad VI dan PM Netanyahu Saling Memuji Keputusan Perdamaian Maroko-Israel

Dilansir Al Jazeera, Sahara Barat merupakan lokasi terjadinya perselisihan teritorial antara Maroko dengan Front Polisario selama puluhan tahun. 

Front Polisario sendiri didukung Aljazair, sebuah gerakan memisahkan diri yang berusaha untuk mendirikan sebuah kemerdekaan negara bagian di wilayah tersebut.

Trump mensahkan kesepakatan tersebut dalam panggilan telepon pada Kamis dengan Raja Maroko Mohammed VI.

Terhitung sejak Agustus, Maroko menjadi negara Arab ke-4 yang sepakat berdamai dengan Israel.

Tiga sebelumnya yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Diketahui sebelumnya, normalisasi antara negara Arab dengan Israel yang ditengahi AS ini dikecam Palestina.

Pihaknya menyebut negara Arab mengesampingkan misi perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama, yakni Israel harus menyerahkan tanah milik Palestina sebelum diakui.

Pejabat Palestina geram dengan kesepakatan Maroko-Israel.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Bassam as-Salhi, mengutuk kesepakatan itu.

Baca juga: Pengakuan AS Atas Sahara Barat Jadi Konsesi Perdamaian Maroko-Israel

"Setiap orang Arab yang mundur dari Prakarsa Perdamaian Arab (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina," kata Salhi.

Tanggapan serupa diungkapkan jubir Hamas, Hazem Qassem di Gaza.

"Ini adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya," kata Hazem Qassem.

Raja Maroko, Mohammmed, mengatakan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam panggilan telepon, Kamis, bahwa Rabat mendukung solusi dua negara terkait konflik Israel-Palestina, kata pernyataan kerajaan.

Raja menambahkan, negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi, dan komprehensif untuk konflik tersebut.

Disambut Bahagia PM Israel Benjamin Netanyahu

PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik normalisasi dengan Maroko.

Dia menyebutnya 'cahaya perdamaian besar lainnya' dengan mengatakan akan ada penerbangan langsung antar negara dan misi diplomatik.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Maroko akan menjalin hubungan diplomatik penuh dan melanjutkan kontak resmi dengan Israel.

Kontrak itu berupa memperbanyak penerbangan ke Israel dan mengadakan penerbangan langsung ke dan dari Israel.

"Mereka akan segera membuka kembali kantor penghubung mereka di Rabat dan Tel Aviv dengan maksud untuk membuka kedutaan."

"Dan mereka akan mempromosikan kerja sama ekonomi antara perusahaan Israel dan Maroko," kata Penasihat Senior Gedung Putih, Jared Kushner, kepada wartawan.

Kushner mengatakan, itu adalah 'keniscayaan' bahwa Arab Saudi juga akan mengakui Israel.

Gedung Putih sudah mencoba membuat Arab Saudi mau menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel.

Meyakinkan bahwa jika Saudi setuju, negara-negara Arab lain akan mengikuti.

Namun, Arab Saudi mengisyaratkan bahwa pihaknya belum siap.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)