TRIBUNNEWS.COM, ANKARA – Pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap sekurangnya lima pejabat tinggi Turki, terkait pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Sanksi yang diumumkan Senin (14/12/2020) waktu Washington itu meliputi pengawasan dan pembatasan transaksi keuangan terhadap mereka-mereka yang dikenai hukuman tersebut.

Turki mengutuk dan menolak keputusan Washington ini. Ankara menegaskan, mereka siap menanggapi, termasuk jika hubungan AS-Turki memburuk pada titik terendah.

Menlu AS Mike Pompeo saat mengumumkan sanksi itu meyakinkan Turki tetap sekutu penting AS, dan menyatakan harapan negara itu akan mengambil langkah-langkah menyelesaikan perselisihan dengan menyingkirkan system rudal S-400-nya.

“Saya juga mendesak Turki untuk segera menyelesaikan masalah S-400 dengan berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Turki adalah sekutu yang berharga dan mitra keamanan regional yang penting bagi AS,” kata Pompeo.

“Kami berusaha melanjutkan sejarah kerja sama sektor pertahanan produktif selama puluhan tahun dengan menghilangkan hambatan kepemilikan S-400 Turki sesegera mungkin," lanjut Pompeo.

Turki, tambah Pompeo, telah berulang kali diperingatkan pada tingkat tertinggi, pembelian sistem S-400 akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS.

Turki Dikeluarkan dari Daftar Pembeli Jet Siluman F-35

Belanja tiu juga memberikan dana besar untuk sektor pertahanan Rusia, serta akses Rusia ke angkatan bersenjata Turki dan industri pertahanan mereka.

Pompeo menyarankan Turki mempertimbangkan (senjata) alternatif, sistem yang dapat dioperasikan NATO untuk memenuhi persyaratan pertahanannya.

Pompeo mengatakan, belanja rudal S-400 dari Rusia itu menyebabkan AS mengeluarkan Turki dari program pembelian jet tempur F-35.

Atas perkembangan ini, Kemenlu Turki menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yang kemungkinan berdampak negatif pada hubungan kedua negara.

Selain itu, Turki tidak akan menahan diri untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan keamanan nasionalnya. Kementerian tak merinci tindakan apa yang diperlukan.

Ankara juga menolak pembenaran AS untuk sanksi sehubungan dengan ancaman yang diduga diajukan ke NATO terkait pembelian sistem rudal S-400 itu. Klaim tersebut dianggap tidak memiliki dasar.

"Turki telah mengusulkan pembentukan kelompok kerja teknis dengan partisipasi NATO, dan telah berulang kali mengusulkan penyelesaian masalah ini secara objektif dan realistis, tanpa bias politik,” tulis Kemenlu Turki lewat siaran persnya.

“Kami mengundang Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang tidak adil ini," imbuh pernyataan tersebut.

Rusia Menyebut Sanksi Tidak Sah dan Sewenang-wenang

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ikut menanggapi masalah itu Senin malam Bosnia. Lavrov mengatakan Moskow tidak terlalu terkejut mendengar pengumuman AS tersebut.

"Ini, tentu saja, perwujudan lain dari sikap arogan terhadap hukum internasional, manifestasi dari tindakan koersif sepihak yang tidak sah yang telah digunakan AS selama bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, kiri dan kanan," kata Lavrov, berbicara kepada wartawan. saat berkunjung ke Bosnia.

Keputusan Turki membeli S-400 berkontribusi pada penurunan tajam hubungan Turki-AS, dengan AS mengeluarkan Turki dari program F-35 pada pertengahan 2019.

Mereka kemudian memperingatkan akan ada konsekuensi serius untuk urusan keamanan hubungan Washington dan Ankara, jika Turki terus melanjutkan aktivitas pengujian S-400.

Rusia dan Turki menandatangani kontrak S-400 senilai $ 2,5 miliar pada akhir 2017. Moskow menawarkan kesepakatan kredit yang menguntungkan kepada Ankara, ketika Washington menghentikan penjualan sistem rudal Patriot generasi terbaru kepada sekutu NATO-nya.

Pejabat AS umumnya menahan diri untuk tidak merinci apa itu tentang S-400 yang membuatnya berbahaya bagi jet NATO, termasuk jet tempur terbaru F-35.

Pengamat militer dan politik memperkirakan perselisihan itu mungkin terkait kemampuan sistem rudal S-400 menemukan jejak jet tempur siluman F-35 yang harga per unitnya mencapai US $ 1,5 triliun.(Tribunnews.com/Sputniknews/xna)