Ringkasan Berita:

• Di tengah ketegangan AS-Iran, seorang pejabat AS menyebut militer AS telah membantu sekitar 70 kapal komersial melintasi Selat Hormuz dalam tiga minggu terakhir. 
• Banyak kapal dilaporkan mematikan transponder untuk menghindari deteksi saat melewati jalur strategis tersebut. 
• Sementara itu, parlemen Iran dikabarkan menyetujui langkah untuk melegitimasi pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran. 

TRIBUNNEWS.COM, IRAN - Komando Pusat AS (CENTROM) telah membantu sekitar 70 kapal komersial melewati Selat Hormuza dalam tiga minggu terakhir.

Demikian kata seorang pejabat CENTROM dikutip New York Times, Senin 1 Juni 2026.

Tindakan berisiko itu diambil meskipun Selat Hormuz masih dalam penguasaan militer Iran.

Pejabat AS menambahkan bahwa sebagian besar kapal mematikan transponder mereka untuk menghindari deteksi saat melewati jalur air yang sempit tersebut.

Para pejabat menolak untuk menyebutkan jenis kapal apa yang melintas dan rute apa yang mereka tempuh, tetapi seorang pejabat lainnya mengindikasikan bahwa setidaknya satu rute yang dilalui tidak berada di dekat garis pantai Iran. 

Kapal-kapal yang lewat dekat Iran tanpa memperoleh persetujuan Iran menghadapi ancaman serangan yang hampir pasti oleh drone atau rudal Iran, kata para pejabat AS. 

Analis perkapalan mengatakan penyeberangan yang dipandu AS tampaknya mengikuti rute yang lebih dekat ke Oman.

Sebelum perang AS melawan Iran dimulai 27 Februari 2026 lalu, lebih dari 100 kapal komersial per hari melewati selat tersebut. 

Karena kapal-kapal yang dipandu AS dilakukan dengan transponder dimatikan sehingga analis pelayaran tidak dapat memverifikasi secara independen berapa banyak pelayaran yang melewati Selat Hormuz.

Aksi nekat itu diambil karena banyak kapal pengangkut minyak telah terdampar selama berminggu-minggu di sekitar Selat Hormuz.

Legitimasi Selat Hormuz

Selat Hormuz jalur perdagangan internasional akan dikendalikan secara resmi oleh Iran.

Pada tanggal 31 Mei kemarin, parlemen Iran  melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang untuk secara resmi melegitimasi kendali Iran atas Selat Hormuz.

Menurut Alaeddin Salimi, anggota Presidium Parlemen Iran, para anggota parlemen telah mencapai keputusan akhir tentang legalisasi pengelolaan Selat Hormuz.

Ia menyatakan bahwa hanya Iran dan Oman memiliki wewenang untuk memutuskan mekanisme pengelolaan jalur air strategis ini. 

Pada hari yang sama, Komando Pusat Khatam al-Anbiya Iran mengumumkan bahwa angkatan bersenjatanya sepenuhnya mengendalikan Selat Hormuz.

Teheran menuntut agar semua kapal, termasuk kapal dagang dan kapal tanker minyak, berlayar melalui rute yang ditentukan oleh Iran dan dengan izin dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

Iran juga memperingatkan akan membalas setiap campur tangan dari kapal militer asing yang bertujuan untuk menghambat pengelolaan atau mengganggu lalu lintas di jalur pelayaran strategis ini.