TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar mengenai rencana pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan Israel sontak bikin kaget.

Ramai-ramai di tanah air menolak kabar yang pertama kali dihembuskan oleh media Jerusalem Post itu.

Jerusalem Post menyebut Oman dan Indonesia kemungkinan akan menjadi negara berikutnya yang akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: Pimpinan DPR: Jika Masalah Palestina Belum Tuntas, Normalisasi Hubungan RI-Israel Tak Ada Maknanya

Sumber diplomatik mengidentifikasi Oman dan Indonesia sebagai dua negara yang pembicaraannya telah mengalami kemajuan  dan dengan siapa normalisasi dapat diumumkan sebelum Presiden AS Donald Trump meninggalkan jabatannya  pada 20 Januari 2021.

Kementerian Luar Negeri RI melalui Juru Bicaranya Teuku Faizasyah dengan keras membantah kabar tersebut. "Kemenlu tidak pernah berhubungan dengan Israel," ujarnya.

Faizasyah mengatakan, Indonesia terus memegang teguh posisinya terkait isu Palestina. Ia menuturkan RI tetap memegang prinsip 'Solusi Dua Negara'.

"Dalam menjalankan Politik Luar Negeri RI terkait isu Palestina, Kemenlu menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi," tuturnya.

Ketua Bidang Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Baca juga: Meutya Hafid: Indonesia Tidak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel

MUI mendukung langkah pemerintah jika konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang anti penjajahan.

"Bagi MUI adalah hak setiap negara di dunia ini mengakui dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi,  tapi Indonesia haruslah tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya sebagai  bangsa yang menentang dan anti penjajahan," ucap Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Menurutnya, perdamaian internasional tidak akan tercapai jika penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina dibiarkan.

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani Tuduh Israel Ingin Picu Perang Besar di Timur Tengah

"Masyarakat dunia harus tahu bahwa keyakinan serta pandangan tegas bangsa indonesia tentang penolakan terhadap imperialisme manapun sudah menjadi salah satu prinsip pokok dari politik luar negeri Republik Indonesia sejak kita merdeka," tutur Sudarnoto.

MUI mengingatkan agar pemerintah tidak membuka hubungan diplomatik karena pertimbangan ekonomi.

Menurutnya, seluruh kerjasama dengan pihak Israel tidak boleh dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Semua upaya kerjasama termasuk kerjasama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak. Semua orang sudah tahu bahwa Israel adalah negara penjajah dan telah menjajah tanah air dan rakyat palestina dalam waktu yang lama," kata Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan MUI meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus berjuang di pentas dunia  bagi kemerdekaan rakyat Palestina. 

"MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel," pungkas Sudarnoto.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menanggapi isu bakal adanya normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

Dia menyebut komitmen pemerintah Indonesia tentu adalah terkait penegakan hukum atas kedaulatan Palestina.

Lebih lanjut ia menjelaskan belum adanya pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara.

“Saya belum dengar tentang wacana tersebut. Yang pasti pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," ujar Azis.

“Indonesia tidak memiliki masalah dengan negara manapun, termasuk dengan Israel. Yang kita perjuangankan justru hak masyarakat Palestina sehingga bisa hidup sebagai negara berdaulat sepenuhnya, inilah yang kita harapkan dari Israel. Dan tidak ada relevansi apapun terkait deadline masa jabatan Presiden Amerika," tambah Azis.

Menyikapi jika adanya potensi membuka hubungan diplomatik antar kedua negara,  Politisi asal Golkar ini mengatakan bahwa hal tersebut tergantung rencana strategis pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri.

Baca juga: MUI Minta Pemerintah Tidak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel 

Lebih lanjut, ia menjelaskan hingga saat ini belum ada rencana strategis apapun terkait wacana normalisasi hubungan kedua negara.

“Sementara ini saya belum mendengar rencana tersebut dari pemerintah, sehingga justru saya mempertanyaan dasar klaim tersebut. Dan saya yakini bahwa pemerintah Indonesia sepenuh berdiri bersama rakyat Palestina," ucap Azis.

Politikus Partai Golkar ini lebih mengharapkan Israel dapat segera menyelesaikan persoalan dengan Palestina dengan mengakui hak teritorial Palestina sebagai negara berdaulat.

Dia berpendapat, normalisasi bisa terbangun jika ada rasa percaya antara kedua negara.

“Dalam membangun normalisasi kan butuh saling percaya, saling menghormati dan memiliki visi yang sama. Jika persoalan Palestina bisa tuntas, maka tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi akan tidak akan ada maknanya. Semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas," pungkas Azis.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikim Emhas menjawab terkait isu akan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel yang beredar.

Robikin mengatakan NU berpandangan Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina, kata Robikin, tak berubah.

Menurut Robikin, sejak diputuskan secara resmi melaui forum Muktamar NU ke-13 yang berlangsung tanggal 12-15 Juli 1938 di Menes, Pandeglang, Banten, NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Komitmen NU dalam membela kedaulatan Palestina dengan ibukota Yerussalem itu, kata Robikin, ditegaskan kembali pada Muktamar NU ke-33 tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015.

"NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Robikin.

Robikin mengaku tidak tahu dari mana sumber media yang menyebutkan kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Sepanjang keterangan kemenlu RI, kata Robikin, Indonesia tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Untuk itu NU mengapresiasi pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," kata Robikin. (Tribun Network/fah/gta/mam/wly)