Hasil pemungutan dan perhitungan suarapun telah disertifikasi.

Baca juga: Trump Adakan Pesta Tahun Baru Mewah di Mar-a-Lago, Tiketnya Seharga Rp 13,9 Juta Per-Orang

Baca juga: Bantuan tunai Covid-19 di AS: Trump tanda tangan RUU, warga AS segera terima bantuan setara Rp8,5 juta

Upaya untuk menekan Partai Republik di negara bagian lain telah gagal, sebagaimana upaya hukum lainnya.

Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris akan diratifikasi oleh Kongres pada Rabu mendatang.

Kemudian, presiden terpilih dari Partai Demokrat ini akan dilantik sebagai Presiden AS ke 46 pada 20 Januari.

Rencana ini tetap berjalan walaupun ada 12 senator, sebagian besar dari Partai Republik yang keberatan.

Setelah itu, Trump harus keluar dari Gedung Putih dan pindah ke kediamannya pribadi.

Dalam email ke Guardian, profesor hukum Universitas Richmond, Carl Tobias, mengatakan Trump mungkin dalam bahaya hukum setelah Biden dilantik.

Direktur eksekutif Citizens for Responsibility and Ethics di Washington, Noah Bookbinder, malah menyarankan agar Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya, kurang dari dua minggu sebelum dia keluar Gedung Putih.

"Presiden Amerika Serikat telah tertangkap dalam rekaman mencoba mencurangi pemilihan presiden," kata Bookbinder.

"Ini adalah titik terendah dalam sejarah Amerika dan perilaku yang tidak dapat disangkal lagi. Itu tak terbantahkan dan menghancurkan."

10 Mantan Menteri Pertahanan AS Nyatakan Pemilu Berakhir

Baca juga: Akhirnya Trump Teken RUU Bantuan Corona dan Paket Stimulus

Baca juga: Trump Diminta Umumkan Status Darurat Setelah Bom Nashville Lumpuhkan Jaringan dan Sistem Kota

Sebanyak 10 mantan menteri pertahanan AS menyatakan bahwa Pemilu AS 2020 telah berakhir dalam sebuah surat publik yang dirilis The Washington Post pada Minggu lalu.

Surat terbuka ini datang di tengah usaha Trump menyangkal kemenangan Biden.

Surat itu ditandatangani 10 mantan menteri pertahanan dan menjadi unjuk kekuatan terhadap upaya penyangkalan Trump terhadap hasil pemilu.