TRIBUNNEWS.COM, JENEWA — Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkakan diriya "sangat kecewa" terhadap China yang masih belum mengizinkan masuknya tim ahli internasional untuk menyelidiki asal-usul virus corona (Covid-19).

Tim yang beranggotakan 10 orang itu telah berangkat pada awal Januari lalu, sebagai bagian dari misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menyelidiki kasus-kasus awal virus corona— pertama kali dilaporkan lebih dari setahun yang lalu di Wuhan China.

"Hari ini kami mengetahui para pejabat China belum menyelesaikan izin yang diperlukan untuk kedatangan tim di China," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers virtual, di Jenewa, seperti dilansir Reuters, Rabu (6/1/2021).

"Saya telah menghubungi pejabat senior China dan sekali lagi, saya telah menjelaskan misi ini adalah prioritas bagi WHO," jelasnya.

Misi ini akan dipimpin oleh Peter Ben Embarek, pakar utama WHO tentang penyakit lintas spesies (hewan), yang pernah berangkat ke China dalam misi awal Juli lalu.

Baca juga: Tim Ahli WHO Untuk Meneliti Asal Mula Virus Covid-19 Dilarang Masuk China

“Dua anggota tim internasional sudah berangkat dalam perjalanan mereka ke China. Satu sekarang telah balik dan yang lain sedang transit di negara ketiga,” kata kepala darurat WHO Mike Ryan.

Namun, ia menambahkan, "Kami percaya dan berharap itu hanya masalah logistik dan birokrasi yang dapat diselesaikan dengan sangat cepat."

Menjelang misi ini berangkat, Beijing telah berusaha untuk membentuk narasi tentang kapan dan di mana pandemi dimulai, dengan diplomat senior Wang Yi mengatakan "semakin banyak studi" menunjukkan bahwa itu muncul di beberapa wilayah.

 Ryan sebelumnya menyebut ini "sangat spekulatif".

China telah menepis kritik atas penanganannya terhadap kasus-kasus awal yang muncul pada akhir 2019.  Presiden AS Donald Trump telah mempertanyakan tindakan Beijing selama awal wabah terjadi.

Washington, yang telah mengumumkan rencana untuk keluar dari WHO, telah menyerukan penyelidikan "transparan."(Reuters/Channel News Asia)