TRIBUNNEWS.COM - Usaha untuk memakzulkan Presiden AS Donald Trump dua kali dalam satu tahun kembali muncul Jumat (9/1/2021) saat sejumlah anggota kongres dari Partai Demokrat menyerukan dukungan mereka untuk langkah tersebut.

Dilansir Market Watch, dalam sebuah surat untuk rekannya, Ketua DPR Nancy Pelosi menyiratkan akan melanjutkan langkah pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri sesegera mungkin atau jika wakil presiden serta mayoritas anggota kabinet Trump menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

"Menyusul tindakan Presiden yang berbahaya dan menghasut, Partai Republik di Kongres perlu ... meminta Trump untuk meninggalkan kantornya - segera," tulis Pelosi.

"Jika Presiden tidak meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat dan dengan sukarela, Kongres akan melanjutkan tindakan kami."

Baca juga: Trump Dianggap sebagai Biang Kekacauan, Ketua DPR Nancy Pelosi Minta Otoritas Nuklirnya Dicabut

Baca juga: Akun Twitter Donald Trump Ditutup Permanen karena Dinilai Bisa Picu Kekerasan Lebih Lanjut

Pelosi juga berbicara dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley tentang upaya mencegah Trump mencetus konflik militer.

Keduanya membahas tindakan pencegahan untuk mencegah presiden memulai permusuhan militer atau mengakses kode peluncuran dan memerintahkan serangan nuklir.

Drew Hammill, wakil kepala staf Pelosi mengatakan pada hari Jumat bahwa laptop yang digunakan oleh kantor Pelosi untuk presentasi dicuri dari ruang konferensi selama invasi Capitol pada hari Rabu (6/1/2021) lalu.

Anggota DPR Katherine Clark dari Massachusetts, politisi Demokrat peringkat keempat dalam kepemimpinan DPR, mengatakan di Twitter hari Jumat bahwa pihaknya "secara aktif bekerja untuk menentukan waktu dan jalur tercepat untuk meminta pertanggungjawaban Trump."

Langkah itu dapat berupa pemungutan suara untuk pemakzulan minggu depan.

Demokrat lainnya, termasuk Rep. Elissa Slotkin dari Michigan dan Rep. Abigail Spanberger dari Virginia juga menyerukan pencopotan presiden.

"Jika kami menolak untuk menanggapi aksi Presiden AS yang menghasut pemberontakan melawan demokrasi kami, kami berisiko kehilangannya selamanya," kata Spanberger dalam sebuah pernyataan.

Namun, pemakzulan kali ini nampaknya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, mengingat adanya 2 hambatan yang disebutkan oleh Chris Krueger, seorang analis dari Cowen Washington Research Group.

"Waktu dan juga suara 67 senator, tampaknya akan menjadi dua hambatan terbesar untuk menggulingkan Trump dari jabatannya melalui pemakzulan," tulis Krueger.

"Pasal pemakzulan harus diputuskan, dengar pendapat dan pemungutan suara Komite Kehakiman DPR harus dilakukan, lalu pemungutan suara DPR, kemudian sidang Senat dalam waktu sekitar 300 jam selama pandemi."