TRIBUNNEWS.COM - Pejabat pertahanan Amerika Serikat pada hari Minggu memperingatkan adanya ancaman yang diduga berasal dari orang-orang yang ditugaskan untuk mengamankan upacara pelantikan presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari mendatang, Independent mengabarkan.

Mereka menyebut tengah memeriksa pasukan yang dikerahkan untuk acara tersebut.

FBI bersiap untuk berbagai protes bersenjata di Washington DC oleh pendukung Donald Trump yang terus menerus menolak hasil Pilpres AS.

Masalah keamanan telah membuat cemas lembaga penegak hukum setelah pemberontakan 6 Januari lalu di Capitol AS.

Kekhawatiran adanya "serangan dari dalam" telah mendorong mereka untuk mengerahkan 25.000 tentara di kota di hari pelantikan.

Baca juga: Penjualan Senjata Meningkat Jelang Pelantikan Presiden AS Joe Biden

Baca juga: Ibu Kota Amerika bak Zona Perang Jelang Pelantikan Biden, 25 Ribu Pasukan Garda Nasional Dikerahkan

Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat, Ryan McCarthy mengatakan kepada The Associated Press bahwa para pejabat telah diperingatkan dan diarahkan untuk mengawasi setiap masalah dalam barisan mereka.

Namun, ia mengatakan belum menemukan bukti ancaman tersebut.

"Kami terus melalui prosesnya, dan mengambil pandangan kedua, ketiga pada setiap individu yang ditugaskan untuk operasi ini," kata McCarthy setelah latihan keamanan.

Pasukan sedang dipersiapkan untuk mengidentifikasi potensi ancaman orang dalam, menargetkan presiden terpilih serta pejabat VIP lainnya di acara tersebut.

McCarthy mengatakan anggota layanan dari seluruh militer hadir pada rapat umum 6 Januari.

Namun, tidak dapat dipastikan berapa banyak yang berpartisipasi dalam pelanggaran keamanan yang menyebabkan lima orang tewas dan beberapa terluka itu.

Dua petugas polisi Virginia telah didakwa akibat kerusuhan tersebut setelah mereka terungkap "membuat pernyataan cabul di depan patung (pahlawan Revolusi) John Stark" di dalam gedung Capitol, menurut laporan media.

"Jika ada indikasi bahwa ada tentara atau penerbang kami yang mengungkapkan hal-hal yang merupakan pandangan ekstremis, mereka akan diserahkan kepada penegak hukum atau ditangani dengan rantai komando segera," kata Jenderal Daniel R Hokanson, kepala Biro Garda Nasional.

Namun, ancaman dari dalam itu hanyalah bagian kecil perhatian dari lembaga penegak hukum.