TRIBUNNEWS.COM, CHINA - Twitter telah mengunci akun twitter Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di China karena tweet yang membela kebijakan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, yang menurut platform media sosial AS melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dikutip dari Reuters, Kamis (20/1/2021), Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa mereka bingung dengan langkah tersebut dan bahwa itu adalah tanggung jawab kedutaan untuk mengklarifikasi fakta.

Akun Kedutaan Besar China @ChineseEmbinUS, memposting tweet bulan ini yang mengatakan bahwa wanita Uighur telah dibebaskan dan tidak lagi menjadi "mesin pembuat bayi".

Demikian kabar yang mengutip sebuah penelitian yang dilaporkan oleh surat kabar pendukung pemerintah, China Daily.

Baca juga: AS Tuduh China Melakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur dan Etnis Minoritas Lainnya

Tweet tersebut dihapus oleh Twitter dan diganti dengan label yang menyatakan bahwa itu tidak lagi tersedia.

Meskipun Twitter menyembunyikan tweet yang melanggar kebijakannya, pemilik akun harus menghapus postingan tersebut secara manual.

Akun kedutaan China belum memposting tweet baru sejak 9 Januari usai polemik tersebut

Penangguhan akun kedutaan Twitter dilakukan sehari setelah administrasi Trump, pada jam-jam terakhirnya, menuduh China melakukan genosida di Xinjiang.

Pemerintahan Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tindakan Twitter tersebut.

“Kami telah mengambil tindakan pada Tweet yang Anda rujuk karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi, yang menyatakan: Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis,” kata juru bicara Twitter pada hari Kamis seperti dilansir Reuters.

Kedutaan Besar China di Washington, yang baru bergabung dengan Twitter pada Juni 2019, tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada press briefing rutin di hari kamis mengatakan bahwa pihaknya bingung dengan langkah Twitter.

“Ada banyak laporan dan informasi yang berkaitan dengan Xinjiang yang menentang China. Kedutaan besar kami di AS bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta, "katanya.

“Kami berharap mereka tidak akan menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dan benar dari informasi yang salah tentang masalah ini. "