TRIBUNNEWS.COM - Sidang pemakzulan mantan presiden AS, Donald Trump, akan digelar pada 8 Februari 2021 mendatang.

Trump didakwa atas dugaan menghasut massa hingga membuat kerusuhan di Capitol AS.

Dilansir AP News, untuk pertama kalinya seorang mantan presiden AS menghadapi pemakzulan dan dakwaan seperti itu setelah meninggalkan jabatannya. 

Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengumumkan jadwal itu pada Jumat lalu, setelah mencapai kesepakatan dengan Partai Republik.

Diketahui, partai yang menaungi Trump itu meminta penundaan sidang agar mantan presiden bisa mempersiapkan tim hukum dan pembelaan.

Penundaan hingga Februari juga memberi Senat lebih banyak waktu untuk mengonfirmasi nominasi kabinet Presiden Joe Biden.

Selain itu, Senat juga bisa mempertimbangkan paket bantuan Covid-19 senilai USD 1,9 triliun yang diusulkan Biden.

Baca juga: Tombol Diet Coke Trump Menghilang dari Oval Office

Baca juga: UPDATE Pemakzulan Kedua Donald Trump: Senat Republik Meminta Penundaan Sidang hingga Februari

Kedua rencana ini merupakan prioritas utama agenda Gedung Putih dan pemerintahan yang baru, yang bisa tertunda saat persidangan pemakzulan dilakukan.

"Kita semua ingin melupakan bab mengerikan ini dalam sejarah bangsa kita," kata Schumer tentang pengepungan Capitol pada 6 Januari 2020.

"Tapi kesembuhan dan persatuan hanya akan datang jika ada kebenaran dan pertanggungjawaban. Dan itulah yang akan diberikan oleh persidangan ini."

Ketua DPR, Nancy Pelosi, akan mengirim artikel pemakzulan Senin malam, dengan para senator dilantik sebagai juri pada Selasa.

Namun, argumen pembukaan sidang pemakzulan akan diundur hingga Februari.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, seorang presiden yang tidak lagi menjabat dimakzulkan.

Menurut sebagian besar Senat dari Partai Republik, upaya ini dinilai tidak ada gunanya dan berpotensi tidak konstitusional.

Di sisi lain, Demokrat mengatakan harus meminta pertanggungjawaban Trump karena serangan terhadap Capitol AS yang bertujuan untuk membatalkan hasil pemilihan.

Jika Trump terbukti bersalah, Senat bisa memberikan suara untuk melarangnya memiliki jabatan publik lagi.

Sayangnya, keinginan Demokrat mengadili Trump diperumit dengan rencana-rencana pemerintahan Biden, terutama berkaitan dengan kebijakan Covid-19.

"Semakin banyak waktu kita harus bangun dan berlari semakin baik," kata Biden pada Jumat (22/1/2021).

Di sisi lain, Partai Republik ingin menunda persidangan karena menilai Trump mungkin masih menarik perhatian pemilih.

"Partai Republik berusaha memastikan langkah Senat selanjutnya akan menghormati hak mantan Presiden Trump dan proses hukumnya, lembaga Senat, dan kantor kepresidenan," kata juru bicara Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Doug Andres.

"Tujuan itu telah tercapai," ujarnya.

Nancy Pelosi juga mengatakan bahwa sembilan tim pemakzulan dari DPR dan jaksa siap memproses kasus Trump.

Baca juga: Profil Patsy Widakuswara, Koresponden VOA Indonesia yang Dibebastugaskan Usai Bertanya soal Trump

Baca juga: Anthony Fauci Merasa Bebas Bicara soal Covid-19 setelah Donald Trump Tak Lagi Menjabat

Demokrat mengatakan, mereka dapat melakukan persidangan dengan cepat dan kemungkinan tanpa saksi karena anggota parlemen mengalami insiden penyerangan itu secara langsung.

Diketahui, Trump sempat mengatakan kepada pendukungnya untuk 'berjuang mati-matian' sebelum terjadi penyerangan Capitol.

Saat ini, suami Melania ini dikabarkan tengah mengumpulkan tim hukumnya.

Demokrat membutuhkan dukungan dari setidaknya 17 anggota Partai Republik untuk menghukum Trump.

Meski beberapa senator Republik mengutuk tindakan Trump saat itu, tampaknya hanya sedikit yang berniat menghukum Trump dalam pemakzulan.

Sejumlah Senat Partai Republik mengisyaratkan akan terbuka mengenai proses hukum yang harus dijalani Trump, tapi tidak berkomitmen untuk menghukum.

Sebagian besar lainnya membela Trump dan mengatakan persidangan akan memecah belah dan mempertanyakan legalitas memakzulkan seorang mantan presiden.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)