Di sisi lain, Demokrat mengatakan harus meminta pertanggungjawaban Trump karena serangan terhadap Capitol AS yang bertujuan untuk membatalkan hasil pemilihan.

Jika Trump terbukti bersalah, Senat bisa memberikan suara untuk melarangnya memiliki jabatan publik lagi.

Sayangnya, keinginan Demokrat mengadili Trump diperumit dengan rencana-rencana pemerintahan Biden, terutama berkaitan dengan kebijakan Covid-19.

"Semakin banyak waktu kita harus bangun dan berlari semakin baik," kata Biden pada Jumat (22/1/2021).

Di sisi lain, Partai Republik ingin menunda persidangan karena menilai Trump mungkin masih menarik perhatian pemilih.

"Partai Republik berusaha memastikan langkah Senat selanjutnya akan menghormati hak mantan Presiden Trump dan proses hukumnya, lembaga Senat, dan kantor kepresidenan," kata juru bicara Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Doug Andres.

"Tujuan itu telah tercapai," ujarnya.

Nancy Pelosi juga mengatakan bahwa sembilan tim pemakzulan dari DPR dan jaksa siap memproses kasus Trump.

Baca juga: Profil Patsy Widakuswara, Koresponden VOA Indonesia yang Dibebastugaskan Usai Bertanya soal Trump

Baca juga: Anthony Fauci Merasa Bebas Bicara soal Covid-19 setelah Donald Trump Tak Lagi Menjabat

Demokrat mengatakan, mereka dapat melakukan persidangan dengan cepat dan kemungkinan tanpa saksi karena anggota parlemen mengalami insiden penyerangan itu secara langsung.

Diketahui, Trump sempat mengatakan kepada pendukungnya untuk 'berjuang mati-matian' sebelum terjadi penyerangan Capitol.

Saat ini, suami Melania ini dikabarkan tengah mengumpulkan tim hukumnya.

Demokrat membutuhkan dukungan dari setidaknya 17 anggota Partai Republik untuk menghukum Trump.

Meski beberapa senator Republik mengutuk tindakan Trump saat itu, tampaknya hanya sedikit yang berniat menghukum Trump dalam pemakzulan.

Sejumlah Senat Partai Republik mengisyaratkan akan terbuka mengenai proses hukum yang harus dijalani Trump, tapi tidak berkomitmen untuk menghukum.

Sebagian besar lainnya membela Trump dan mengatakan persidangan akan memecah belah dan mempertanyakan legalitas memakzulkan seorang mantan presiden.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)