TRIBUNNEWS.COM - Israel membuka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu (24/1/2021).

Berdasar penuturan Kementerian Luar Negeri Israel, langkah bersejarah ini diambil empat bulan setelah negara Yahui dan negara Teluk itu sepakat untuk normalisasi hubungan diplomatik.

"Hari ini Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi secara resmi telah dibuka, dengan kedatangan Kepala Misi Eitan Naeh," ungkap Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan.

Mengutip France24, Kedutaan Besar Israel di Uni Emirat Arab akan memajukan hubungan antar negara di semua tingkatan.

Baca juga: Eks Diplomat Tuduh AS Curi Minyak Suriah, Diduga Dipasok ke Israel

Baca juga: Respon Israel, Iran dan Palestina Atas Terbentuknya Pemerintahan Baru Joe Biden

"Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi akan beroperasi dari "kantor sementara" sampai menemukan fasilitas permanen," terang pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Misi tersebut akan "memperluas hubungan dengan pemerintah, badan keuangan dan sektor swasta, pendidikan, media dan banyak lagi," tambahnya.

Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi menyambut baik langkah tersebut.

"Kedutaan akan "memungkinkan perluasan hubungan bilateral antara Israel dan Emirates untuk implementasi yang cepat dan maksimal dari potensi hubungan ini," kata Ashkenazi.

Pengumuman Kementerian Luar Negeri datang tak lama setelah UEA mengatakan bahwa kabinetnya telah menyetujui pendirian Kedutaan Besar di Israel dan ini juga yang pertama kalinya.

Ashkenazi menyambut baik keputusan UEA, yang katanya "akan meningkatkan hubungan hangat antara negara bagian dan rakyat".

Baca juga: Vaksin yang Mau Disuntikan ke Jokowi Belum Dapat Izin UEA, Epidemiolog: Patuhi Prosedur

Baca juga: Jadi Kawasan Penting di Timur Tengah, Kemendag Tingkatkan Perdagangan Indonesia-UEA

Normalisasi Hubungan dengan Israel

UEA bersama dengan Bahrain juga menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS pada September 2021 kemarin, untuk menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.

Perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai "Abraham Accords", menghancurkan konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi dengan Israel sampai mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina.

Palestina mengutuk perjanjian itu sebagai "tikaman dari belakang".