Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari Senin kemarin mengatakan kepada CNN bahwa ia tidak yakin akan ada cukup suara di Senat dari Partai Republik untuk menghukum mantan Presiden AS Donald Trump setelah dimakzulkan di parlemen untuk kali kedua.

"Saya pikir (pemakzulan) itu harus terjadi, akan ada efek yang lebih buruk jika itu tidak terjadi," kata Biden kepada Kaitlan Collins dari CNN.

Pernyataan tersebut ia sampaikan merujuk pada sidang pemakzulan Trump yang akan digelar beberapa waktu ke depan.

Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa (26/1/2021), ia menilai bahwa hasilnya tentu akan berbeda jika Trump memiliki sisa waktu enam bulan di Oval Office.

Kendati demikian, Biden pesimistis jika 17 Senator Partai Republik akan memilih untuk menghukum rekan satu partai mereka itu.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak banyak berubah," jelas Biden.

Pada Senin malam, artikel terkait pemakzulan telah dikirimkan ke Senat, yang secara resmi memicu berlangsungnya persidangan pemakzulan kedua terhadap Trump di Senat.

Diperlukan 67 Senator untuk menjatuhkan hukuman bagi Trump di majelis tinggi AS.

Baca juga: Daftar WNA dari 30 Negara yang Dilarang Masuk Amerika Serikat oleh Presiden Joe Biden

Baca juga: DPR AS Kirim Tuntutan Pemakzulan Donald Trump ke Senat

Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang memimpin sidang saat pemakzulan pertama Trump, tidak akan melakukannya kali ini.

Ini tentunya memberi jalan bagi Senator Patrick Leahy, karena Konstitusi AS mengatakan bahwa Ketua hakim harus memimpin saat seorang 'presiden petahana' sedang dimakzulkan.

Sebelumnya, Ketua Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa persidangan akan dimulai pada 8 Februari 2021.

Namun banyak pengamat tampaknya setuju dengan pandangan Biden, mereka mengatakan bahwa sedikit kemungkinan menjatuhkan hukuman bagi Trump di Senat AS.

Sidang pemakzulan Senat pada Februari akan menjadi momen bersejarah karena Trump merupakan Presiden AS pertama yang dimakzulkan sebanyak dua kali.

Selain itu, persidangan Senat berlangsung setelah Trump lengser dari Gedung Putih.

Sebelumnya pada 2019, Trump dimakzulkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan, namun Senat kemudian memilih untuk tidak mencopot Trump dari jabatannya sebagai orang nomor satu di AS.

Sebelumnya, Trump membantah tudingan yang menyebutnya 'menghasut aksi pemberontakan' selama kerusuhan Capitol 6 Januari yang mencekam itu.

Ia membantah bertanggung jawab terkait aksi itu dan menyebut pemakzulan kedua terhadap dirinya sebagai 'tipuan'.

Dalam sebuah langkah bersejarah untuk AS, Partai Demokrat di DPR AS dan beberapa anggota Partai Republik mendakwa Trump untuk kali kedua sesaat setelah kerusuhan terjadi di Capitol Hill pada 6 Januari lalu.