TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah staf anggota DPR dari Partai Demokrat sedang menyusun surat untuk Senat tentang sidang pemakzulan kedua mantan presiden AS Donald Trump.

Surat ini diharapkan bisa menjadi pesan bipartisan, dimana mereka mendesak senator mempertimbangkan trauma anggota DPR atas serangan di Capitol AS.

"Kami adalah staf yang bekerja untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, di mana merupakan kehormatan dan hak istimewa kami untuk melayani negara kami dan sesama warga Amerika."

"Tetapi pada 6 Januari 2021, tempat kerja kami diserang oleh massa yang kejam yang mencoba menghentikan Penghitungan suara Electoral College," demikian bunyi draf surat itu, dikutip dari CNN. 

Bahkan para staf anggota DPR Demokrat ini juga berusaha menarik perhatian staf-staf anggota dari Partai Republik.

Surat itu dirancang agar mereka bisa ikut tanda tangan dengan hanya memasukkan email saja.

Baca juga: Trump Lengser, Biden akan Hentikan Penjualan Senjata AS ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

Baca juga: POPULER Techno: Apple Resmi Dirilis iOS 14.4 & iPadOS 14.4 | YouTube Perpanjang Blokir Channel Trump

Surat itu secara tegas menyebut Trump adalah dalang dari kerusuhan.

Mereka menganggap Trump menghasut pendukungnya hingga berbuah serangan pada 6 Januari silam.

"Sebagai pegawai Dewan Perwakilan Rakyat AS, kami tidak memiliki hak suara apakah akan menghukum Donald J Trump atas perannya dalam menghasut serangan kekerasan di Capitol, tetapi Senator kami melakukannya."

"Dan demi kami, dan demi negara, kami meminta agar mereka memilih untuk menghukum mantan presiden dan melarang dia memegang jabatan lagi," kata surat itu.

Seorang staf yang mengetahui draf surat tersebut mengatakan kepada CNN saat ini sedang mengumpulkan tanda tangan.

Belum jelas kapan surat itu akan dikirimkan kepada Senat.

"Tidak seorang pun harus mengalami hal seperti ini di tempat kerja mereka," kata staf itu kepada CNN.

Dia menerangkan bahwa bukan hanya anggota Kongres atau staf yang mengalami trauma atas kejadian di Capitol itu.

"Traumanya ada di sana, trauma itu sangat nyata. Dan kapan pun informasi baru keluar, Anda tahu, Anda semacam kembali mengalami trauma," jelasnya.

Pada Rabu lalu, draf surat tersebut telah memiliki 100 tanda tangan.

Staf yang berkaitan dengan surat itu, masih merahasiakan kapan akan dikirim kepada Senat.

Dia memastikan siapun yang ingin tanda tangan bisa segera melakukannya.

Trump Lengser, Biden Tahan Penjualan Senjata ke UEA

Pemerintahan Biden beberapa penjualan senjata ke Uni Emirat Arab.

Kesepakatan yang diprakarsai Donald Trump itu memperjual belikan jet tempur F-35 kepada negara Teluk.

Penjualan senjata untuk UEA terjadi setelah penandatanganan perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel.

Sayangnya, Menlu AS yang baru, Antony Blinken, mengatakan pemerintah ingin memeriksa kesepakatan tersebut.

"Kami juga mencoba untuk memastikan bahwa kami memiliki pemahaman penuh tentang komitmen apa pun yang mungkin telah dibuat dalam mengamankan perjanjian itu, dan itu adalah sesuatu yang kami lihat sekarang," kata Blinken, dikutip dari NBC News.

Baca juga: Tak Sepenuhnya Diterima di Florida, Donald Trump Disambut Spanduk Bertulis Presiden Terburuk

Baca juga: DPR AS Sampaikan Artikel Pemakzulan Mantan Presiden Donald Trump ke Senat

Blinken mengatakan penangguhan penjualan senjata sudah menjadi kebiasaan saat pemerintahan baru dimulai.

"Biasanya pada awal pemerintahan meninjau setiap penjualan yang tertunda untuk memastikan bahwa apa yang dipertimbangkan adalah sesuatu yang memajukan tujuan strategis kami dan memajukan kebijakan luar negeri kami, jadi itulah yang kami lakukan saat ini," kata Blinken.

Departemen Luar Negeri sebelumnya mengatakan penahanan penjualan senjata asing merupakan hal yang 'rutin'.

Tidak jelas berapa lama jeda tersebut akan berlangsung.

Para pejabat tidak mengatakan apakah penjualan senjata lain juga terpengaruh.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)