TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menyerukan penarikan pasukan Rusia dan Turki dari Libya setelah tenggat waktu yang diberikan diabaikan.

Di bawah gencatan senjata yang didukung PBB, yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu, pasukan asing dan tentara bayaran ditarik keluar dari Libya dalam waktu tiga bulan.

Mengutip Al Jazeera, batas waktu itu berlalu pada Sabtu (24/1/2021) tanpa ada pergerakan yang diumumkan atau diamati di lapangan.

Selama pertemuan Dewan Keamanan PBB di Libya, yang telah menyaksikan pertempuran selama satu dekade sejak penggulingan penguasa lama Muammar Gaddafi, penjabat Duta Besar AS Richard Mills pada Kamis (28/1/2021) buka suara.

Baca juga: Libya Hadapi Potensi Bencana Lebih Dahsyat Ketimbang Ledakan di Beirut

Baca juga: Rakyat Libya Mengeluh Soal Kurangnya Bantuan untuk Penanganan Covid-19

"Kami menyerukan kepada semua pihak eksternal, termasuk Rusia, Turki dan UEA, untuk menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya," katanya.

"Berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober, kami menyerukan kepada Turki dan Rusia untuk segera memulai penarikan pasukan mereka dari negara tersebut dan pemindahan tentara bayaran asing dan proxy militer yang telah mereka rekrut, biayai, sebarkan dan dukung di Libya," kata Mills.

Pernyataan itu muncul setahun setelah KTT Berlin mempertemukan pendukung dari faksi-faksi utama yang bertikai di Libya, dengan para pemimpin dunia berjanji untuk mengakhiri campur tangan asing dan bekerja menuju gencatan senjata permanen.

Melaporkan dari PBB, Editor Diplomatik Al Jazeera James Bays mengatakan bahwa perkembangan terbaru kemungkinan besar akan "memusatkan pikiran di Turki dan UEA tentang bagaimana mereka akan menangani pemerintahan Biden yang baru".

Dia menyoroti bahwa Gedung Putih menunda kesepakatan penjualan senjata yang disetujui oleh pemerintahan Trump untuk menjual 50 jet tempur F-35 ke UEA.

Baca juga: Erdogan: Libya Minta Bantuan, Turki Akan Segera Kirim Pasukan

Pasukan Asing

PBB memperkirakan ada sekira 20.000 tentara asing dan tentara bayaran yang membantu pihak lawan di Libya.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli dan komandan militer pemberontak Khalifa Haftar di timur.

Untuk diketahui, Turki mendukung GNA.

Turki juga memiliki pangkalan militer di Al-Watiya di perbatasan dengan Tunisia di bawah kesepakatan militer 2019.

Desember lalu, Ankara memperpanjang 18 bulan otorisasinya untuk penempatan pasukan Turki di Libya, yang tampaknya mengabaikan kesepakatan gencatan senjata.

Haftar mendapat dukungan dari UEA, Prancis, Mesir, dan Rusia.

Sebagian besar pasukan asing terkonsentrasi di sekitar Sirte, di pangkalan udara Al-Jufra yang dikuasai oleh pasukan Haftar 500 kilometer dari selatan Tripoli dan lebih jauh ke barat di Al-Watiya.

Moskow menyangkal adanya hubungan dengan tentara bayaran, tetapi para ahli PBB Mei lalu mengkonfirmasi keberadaan pejuang kelompok Wagner, yang diduga dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)